Pemerintah Harus Segera Berkoordinasi Tindak Lanjuti Aliran Dana Bisnis Narkoba

Anggitondi Martaon    •    Kamis, 22 Sep 2016 22:07 WIB
berita dpr
Pemerintah Harus Segera Berkoordinasi Tindak Lanjuti Aliran Dana Bisnis Narkoba
Ilustrasi: Narkoba jenis sabu (Foto:Antara/Didik Suhartono)

Metrotvnews.com, Jakarta: Anggota Komisi III DPR RI Taufiqulhadi meminta Presiden RI Joko Widodo untuk segera melakukan koordinasi dengan sejumlah institusi untuk menindaklanjuti hasil pantauan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait bisnis narkoba di Indonesia.

Menurutnya, BNN, Kepolisian, BIN, Kejaksaan harus meningkatkan koordinasi dan menindaklanjuti temuam PPATK terkait transaksi narkoba.

‎"Dan, hasil yang dilaporkan oleh PPATK agar segera dilaksanakan dan di-follow up. Itu kami mendukung itu," kata ‎Taufiq setelah menggelar RDP tertutup dengan PPATK di Gedung Nusantara III Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (22/9/2016).

‎Politikus NasDem itu mengungkapkan, dirinya khawatir laporan PPATK mengenai aliran dana bisnis narkoba tidak ditindaklanjuti oleh pihak berwajib. Sebab, permasalahan narkoba sudah sangat mengkhawatirkan saat ini

"Karena ini adalah harus ada sikap politik yang tegas dari Preisden," ungkap dia.

Menurutnya, jika pemerintah masih menutup mata dengan kasus narkoba yang melibatkan orang penting, maka usaha untuk memerangi narkoba akan sia-sia. Bahkan, sebut Taufiq, transaksi narkoba di Indonesia sudah mencapai triliunan.

"Itu (tidak hanya) melibatkan negara-negara di Asia, tapi  juga seluruh Amerika Latin. Saya tidak bisa menjelaskan dengan sebuah kata yang tepat. Tetapi mengerikan. Sangat mengerikan. Dan, itu terjadi setiap hari. Dicurigai melibatkan orang-oran penting di Indonesia," ucap Taufiq.

Selain itu, dirinya juga meminta pemerintah memperkuat pengawasan di daerah tapal batas. Sebab, kebanyakan barang haram itu masuk melalui daerah perbatasan.

"Saya minta Presiden agar memperkuat tapal batas dengan segala sarana dan prasarana," kata Taufiq.


(ROS)

Video /