Mendikbud Diminta Kaji Ulang Kebijakan 5 Hari Sekolah

Achmad Zulfikar Fazli    •    Sabtu, 17 Jun 2017 11:52 WIB
pendidikan
Mendikbud Diminta Kaji Ulang Kebijakan 5 Hari Sekolah
Ilustrasi. Foto: Antara/Aloysius Jarot Nugroho

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy diminta mengkaji ulang kebijakan lima hari sekolah. Kebijakan itu disebut belum bisa berjalan dalam waktu dekat.

"Harus dikaji ulang," kata Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah, dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 17 Juni 2017.

Ledia mengatakan aturan itu akan membebani siswa karena jam belajar dalam sehari bertambah. Pemerintah memang mengatur penambahan jam istirahat selama setengah jam seiring kebijakan itu.

"Tapi jam istirahatnya cuma ditambah setengah jam, waduh. Jangankan anak-anak, kita kerja saja ngomel-ngomel," ujar dia.

Tunggu kesiapan madrasah

Pemerhati pendidikan Jejen Musfah meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunggu kesiapan madrasah sebelum menerapkan kebijakan sekolah 5 hari. Sebab, madrasah belum tentu siap dengan kebijakan itu. "Jadi, jangan dipaksakan," kata Jejen.

Baca: Kemenag Cari Solusi Hadapi Sekolah 5 Hari

Menurut dia, pemerintah sebaiknya mendengarkan dulu masukan dari berbagai pihak. "Agar niatan kita untuk pendidikan karakter bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Prinsipnya kebijakan dibuat untuk kemaslahatan rakyat," ucap dia.

Kemendikbud, kata dia, juga harus terus mengevaluasi kebijakan ini. Bila memang ada kekeliruan, segera revisi.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Pasal 2 peraturan itu menyatakan hari sekolah dilaksanakan 8 jam dalam sehari atau 40 jam selama 5 hari. Sabtu dan Minggu libur.


(UWA)

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

23 minutes Ago

Pengacara terdakwa kasus korupsi KTP-el Setya Novanto, Maqdir Ismail menuding dakwaan milik KPK…

BERITA LAINNYA