Ketua Komite I DPD: UU ASN Terlalu Dini untuk Direvisi

Metrotvnews.com, Jakarta: Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional Eko Prasojo dan Guru Besar Ilmu Administrasi Negara Universitas Gajah Mada Miftah Toha, guna meminta pandangan terhadap Revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam RDP tersebut, Ahmad Muqowam selaku Ketua Komisi I DPD RI menyampaikan bahwa pertemuan ini dibuat guna menggolkan pendapat Komite I, sebelum akhirnya disampaikan ke DPR. Namun secara pribadi, Muqowan menilai, UU ASN masih terlalu dini untuk direvisi. Dia beralasan, UU tersebut baru disahkan pada 2014.

"Ini kan merupakan keinginan dari DPR untuk merevisi UU ASN. UU ini baru diputuskan pada 2014, belum lama diaplikasikan. Dalam UU tersebut juga harus ada Peraturan Pemerintah (PP), peraturan turunan sebagai syarat UUD 1945. Namun faktanya, dari 98 PP yang ada, baru 1 hingga 2 PP yang lahir. Nah, bila UU ini belum dilengkapi dengan PP, apakah bisa dikatakan gagal?" ujar Muqowam kepada Metrotvnews.com, di ruang kerja Komite I DPD RI, Komplek Parlemen, Jakarta, Senin, 10 Juli 2017.

 Muqowam menyampaikan bahwa pihaknya akan kembali mendalami UU tersebut, sebelum akhirnya memanggil kementrian tetkait dan mengadakan pertemuan dengan Komisi II DPR, yang akan dijadwalkan pada pekan depan.

"Komite I akan mendalami agar bisa memberikan opini, apakah nantinya UU tersebut harus direvisi atau tidak. Tetap secara pribadi, saya ingin pemerintah dapat menyiapkan secara baik aturan untuk melaksanakan UU tersebut. Kita kasih waktu kepada pemerintah untuk melaksanakan UU ini secara rasional. Nantinya, kita akan memfinalkan pendapat kita, dan kembali undang para pakar. InsyaAllah, Komisi II pun akan kita undang. Mungkin minggu depan akan kita jadwalkan," ujarnya.


(ROS)