Direktorat Jenderal Cipta Karya Dukung Pembangunan Infrastruktur Permukiman di Pinggiran Indonesia

M Studio    •    Kamis, 17 Aug 2017 10:00 WIB
berita kemenpu
Direktorat Jenderal Cipta Karya Dukung Pembangunan Infrastruktur Permukiman di Pinggiran Indonesia
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya berperan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, serta kesejahteraan masyarakat (Foto:Dok.Kemenpu)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mencanangkan program membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Sesuai dengan poin ketiga program Nawa Cita, program ini sebagai jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya mendukung suksesnya program tersebut dan ikut berperan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia serta kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan mencanangkan gerakan 100-0-100. Gerakan 100-0-100 fokus pada 100 persen akses air minum aman, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.

Sejumlah pendekatan dilakukan oleh Ditjen Cipta Karya guna mewujudkan gerakan 100-0-100, yakni melalui pendekatan pembangunan dan pengembangan permukiman dilakukan dengan membentuk sistem yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang; pemberian fasilitas dari pemerintah pusat kepada pemerintah kota/kabupaten sebagai nahkoda pembangunan dan pengembangan permukiman di daerah; serta memberdayakan komunitas dan para pemangku kepentingan.


(Foto:Dok.Kemenpu)
 
Dalam pembangunan kawasan perbatasan, Ditjen Cipta Karya menargetkan hingga 2019 akan menuntaskan pembangunan tujuh PLBN Terpadu Tahap 2 yang meliputi kawasan Entikong, Nanga Badau, Aruk, Motaain, Motamasin, Wini, dan Skouw. Pembangunan tersebut termasuk membangun zona pendukung pembangunan pasar, fasilitas mess pegawai, dan ruang terbuka publik. Kegiatan pembangunan ini akan dipercepat penyelesaiannya pada akhir 2018.


(Foto:Dok.Kemenpu)

Saat ini, Ditjen Cipta Karya sedang melakukan pengembangan infrastruktur permukiman pada dua lokasi yaitu Pulau Lingayan, Kabupaten Kepulauan Toli-toli, Provinsi Sulawesi Tengah dan Pulau Marampit, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Saat ini, Ditjen Cipta Karya sedang melakukan pengembangan infrastruktur permukiman di pulau-pulau kecil terluar pada dua lokasi yaitu Pulau Lingayan, Kabupaten Kepulauan Toli-toli, Provinsi Sulawesi Tengah dan Pulau Marampit, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Selain itu, pengembangan infratruktur permukiman juga dilakukan di wilayah perbatasan yaitu Sebatik Tengah, Long Apari serta tujuh kawasan prioritas lainnya yang terdiri dari Entikong, Aruk, Nanga Badau, Motaain, Motamssin, Wini, dan Skouw.

Dalam mencapai target di atas diperlukan sinergitas program Cipta Karya dengan program unit kerja terkait perlu dilakukan secara berkelanjutan. Kebutuhan pendaanan infrastruktur permukiman sampai dengan tahun 2019 diperkirakan sebesar Rp751 triliun, namun kemampuan APBN hanya Rp128 triliun. Untuk itu, diperlukan kolaborasi, komitmen, dan peran aktif dari para pemangku kepentingan baik pemerintah, pemerintah daerah, swasta, maupun masyarakat.


(ROS)