Purnawirawan Usul Operasi Militer di Papua

Muhammad Al Hasan    •    Jumat, 07 Dec 2018 14:03 WIB
organisasi papua merdekaPembunuhan Puluhan Pekerja di Papua
Purnawirawan Usul Operasi Militer di Papua
Ketua Umum PPAD Letjen TNI (Pur) Kiki Syahnakri (tengah). Foto: MI/Bary Fathahilah

Jakarta: Purnawirawan TNI yang tergabung dalam Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) mengusulkan agar pemerintah segera memberlakukan operasi militer di Papua. Penyerangan terhadap belasan pekerja dan seorang anggota TNI di Nduga, Papua, awal Desember ini, sudah tak bisa ditoleransi.

"(Mereka) sudah terorganisasikan sebagai organisasi militer dan sering melakukan aksi kekerasan bersenjata. Kehadiran mereka sudah dapat dikategorikan sebagai pemberontakan bersenjata terhadap NKRI," ujar Ketua Umum PPAD, Letjen (Purn) Kiki Syahnakri, soal alasan harus ada operasi militer, dalam konferensi pers di gedung PPAD, Jakarta Timur, Jumat, 7 Desember 2018.

Penembakan terjadi pada Sabtu 1 Desember dan Minggu 2 Desember 2018. Kelompok kriminal bersenjata (KKB) menyerang puluhan karyawan PT Istaka Karya yang sedang membangun jembatan di Kali Yigi dan Aurak, Nduga, Papua. Jembatan itu merupakan bagian dari program pembangunan Trans Papua.

PPAD meminta pemerintah tak lagi menyebut para pemberontak sebagai KKB. Dari sejumlah temuan, kata Kiki, sudah selayaknya mereka dikategorikan sebagai gerombolan separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM). 

"Sudah tak pantas lagi disebut KKB karena tujuan kelompok tersebut jelas ingin memisahkan diri dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)," kata dia.

Saat ini, Kiki menyebut OPM telah bertransformasi menjadi gerakan politik, salah satunya membentuk United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). "Artinya, sudah menjadi isu internasional serta ada campur tangan asing," kata dia.

Baca: Menlu Australia Sampaikan Duka Atas Penembakan di Nduga

PPAD berpendapat OPM sudah selayaknya ditumpas dengan operasi militer. Ia meminta TNI menjadi pemegang kendali utama memberantas OPM. Polisi membantu dalam hal penegakan hukum.

"Sudah memenuhi syarat untuk ditumpas secara militer," kata Kiki.

Tercatat, TNI sudah sembilan kali memberlakukan operasi militer. Di Papua, terakhir kali operasi militer diberlakukan pada 1996, yakni Operasi Pembebasan Sandera Mapenduma. 

Operasi Mapenduma dilakukan untuk membebaskan belasan peneliti ekspedisi Lorentz yang disandera OPM. Operasi yang berlangsung empat bulan ini dipimpin oleh Prabowo Subianto yang saat itu menjabat Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus). 

Operasi militer yang sudah dilakukan TNI:
1. Operasi Trikora (1962)
2. Operasi Dwikora (1964)
3. Operasi Seroja (1975-1978)
4. Operasi Woyla (1981)
5. Operasi Pembebasan Sandera Mapenduma (1996)
6. Operasi Jaring Merah atau DOM Aceh (1990-1998)
7. Operasi Terpadu di Aceh (2003-2004)
8. Kontingen Garuda (1957-sekarang)
9. Operasi Tinombala (2016)




(UWA)