Pemerintah Diminta Tak Terjebak Propaganda Benny Wenda

Whisnu Mardiansyah    •    Kamis, 31 Jan 2019 16:11 WIB
papuapbbvanuatuindonesia-pbb
Pemerintah Diminta Tak Terjebak Propaganda Benny Wenda
Anggota Komisi I DPR RI Meutya Hafid - Medcom.id/Whisnu Mardiansyah.

Jakarta: Anggota Komisi I DPR RI Meutya Hafid meminta pemerintah Indonesia tak terjebak dengan isu petisi yang digulirkan pimpinan organisasi pembebasan Papua Barat Benny Wenda. Pemerintah tak perlu merespons lebih lanjut petisi tersebut. 

"Kita tidak perlu merespons lebih lanjut khawatir kita akan terjebak oleh upaya penggiringan opini dan juga propaganda oleh pihak yang tidak menyetujui adanya NKRI," kata Meutya di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 31 Januari 2019.

Upaya agitasi atau hasutan kelompok Benny Wenda cs dengan menggunakan petisi modus lama. Cara itu dilakukan untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan dari dunia internasional. 

"Beberapa bulan lalu hal yang sama disampaikan oleh kelompok Benny Wenda bahwa posisinya sudah diterima angkanya 1,8 juta kemudian kita tahu itu hoaks," tegas Meutya. 

Politikus Partai Golkar itu meminta isu petisi tak terlalu dibesar-besarkan di media. Ia yakin Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersikap sama dengan mengacuhkan petisi ini. 

"Mudah-mudahan PBB tidak akan meneruskan langkah-langkah lainnya dan yakin PBB akan menghormati kedaulatan Indonesia," ujar Meutya.

(Baca juga: Bawa Benny Wenda, Vanuatu Tak Punya Itikad Baik ke PBB)

Meutya menyebut PBB tidak bisa serta merta mengambil keputusan. Keputusan harus melewati rapat umum di Komisi Hak Asasi Manusia PBB.

"Tidak mungkin ada permintaan-permintaan masuk kalau rapat sampai saat ini belum. Tentu Indonesia juga mengetahui jika dilakukan rapat-rapat keputusan terkait adanya kemungkinan potensi referendum yang akan diajukan oleh teman-teman di Papua," pungkas dia. 

Kelompok separatis the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mengklaim telah mengumpulkan 1,8 juta tanda tangan menuntut referendum kemerdekaan Papua Barat lewat petisi. Petisi itu selanjutnya diserahkan ke Ketua Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Michelle Bachelet.

"Hari ini adalah hari bersejarah bagi saya dan rakyat saya. Saya telah menyerahkan apa yang saya anggap sebagai tulang rangka rakyat Papua Barat, karena telah banyak orang yang mati terbunuh," ucap Pemimpin ULMWP, Benny Wenda seperti dikutip kantor berita Reuters

(Baca juga: Vanuatu Susupkan Benny Wenda ke PBB, RI Kecam Keras)
 


(REN)

Kasus KTP-El, Anggota DPR Markus Nari Ditahan KPK

Kasus KTP-El, Anggota DPR Markus Nari Ditahan KPK

2 weeks Ago

Jakarta: KPK menahan anggota DPR dari Fraksi Golkar Markus Nari, Senin, 1 April 2019. Markus me…

BERITA LAINNYA