Sosialisasi Penghapusan SKTM Tunggu Permendikbud PPDB

Syarat SKTM Diganti KIP, KKS, atau Kartu PKH

Intan Yunelia    •    Selasa, 08 Jan 2019 19:02 WIB
PPDB 2019
Syarat SKTM Diganti KIP, KKS, atau Kartu PKH
Siswa dibantu orang tuanya mengisi formulir daftar ulang pendaftaran peserta didik baru (PPDB) di SMA Negeri 3 Semarang, Jawa Tengah, ANT/Rekotomo.

Jakarta:  Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 direncanakan tidak lagi menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk memvalidasi siswa yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Siswa miskin pada PPDB dikhususkan bagi pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau Kartu Program Keluarga Harapan (PKH).

"Kita pertimbangkan untuk PPDB tahun ini tidak ada SKTM, untuk surat keterangan miskin cukup dari penerima KIP, keluarga penerima PKH atau sejenisnya," ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Muhadjir Effendy, usai membahas Tindak Lanjut Perjanjian Kerja Sama antara Kemendikbud dengan KPK, di Kantor KPK, Jakarta, Selasa, 8 Januari 2019.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini menyebutkan, sosialisasi tentang penghapusan SKTM ini masih belum dilakukan. Namun akan digelar ketika akan memasuki masa PPDB mendatang.

"Nanti akan ada surat edaran, dalam Peraturan Menteri tentang PPDB, toh sudah pasti ya tidak ada SKTM lagi," terang Muhadjir.

Baca: Mendikbud: Kemungkinan SKTM Tidak Berlaku

Penghapusan SKTM ini, sebelumnya juga diusulkan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Menurutnya, SKTM digunakan untuk membuktikan bahwa calon siswa masuk kategori ekonomi tidak mampu.  Namun sayangnya, persyaratan tersebut banyak menuai masalah karena disalahgunakan.

"SKTM kami usulkan tidak bisa lagi masuk syarat daftar sekolah. Mohon maaf siswa yang nilainya kurang tidak bisa lagi pakai SKTM apalagi memilih sekolah," kata Ganjar, di Semarang, Jawa Tengah.

Baca: Ganjar Pranowo Usul Penghapusan SKTM dalam PPDB

Ganjar menambahkan penghapusan SKTM dalam PPDB diharapkan melahirkan sistem informasi pendidikan yang lebih akuntabel. "Sudah ada pengkajian dan penjajakan untuk memisahkan syarat SKTM dalam penerimaan (PPDB)," ungkap Ganjar.

Ganjar menyatakan ada skema pengganti SKTM yang lebih tepat sasaran bagi siswa yang benar-benar tidak mampu. "Kalau tidak mampu ya kita kasih beasiswa," tegas Ganjar.


(CEU)