Empat Jenis Maladministrasi di Kampus Sepanjang 2018

Intan Yunelia    •    Kamis, 10 Jan 2019 17:48 WIB
Pendidikan Tinggi
Empat Jenis Maladministrasi di Kampus Sepanjang 2018
Komisioner Ombudsman RI, Ahmad Suaedy, Medcom.id/Intan Yunelia.

Jakarta: Ombudsman RI menerima sejumlah laporan pelanggaran administrasi di perguruan tinggi di sepanjang tahun 2018. Ada empat jenis pelanggaran administrasi yang terjadi di perguruan tinggi sepanjang kurun waktu tersebut.

Komisioner Ombudsman RI, Ahmad Suaedy menjelaskan pelanggaran pertama terkait etika dan integritas akademik. Laporan yang diterima berasal dari masyarakat. 

"Dugaan plagiarisme yang dilakukan sivitas akademika di PT masih banyak yang tidak direspons dan ditindaklanjuti secara optimal," kata Suaedy saat Ombudsman Merilis Catatan Awal Tahun 2019, di Kantor Ombudsman RI, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Kamis 10 Januari 2019.

Namun, rekomendasi dari Ombudsman ini sering tidak mendapatkan respons dari perguruan tinggi, baik yang sifatnya pencegahan maupun penindakan plagiarisme. Dalam kasus ini, yang menjadi objek pemeriksaan ombudsman antara lain Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, Universitas Hasanuddin (UNHAS), Universitas Halu Oleo (UHO) dan Universitas Negeri Manado (UNIMA). 

Kedua, kata Suaedy, saat ini perguruan tinggi masih lemah dalam merespons dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran. Baik itu etika maupun pidana terhadap sivitas akademika.

"Seperti yang terjadi pada mahasiswa KKN Universitas Gadjah Mada (UGM) yang terduga sebagai pelaku kekerasan seksual," ujar Suaedy.

Baca: Kemenristekdikti Targetkan Lima Politeknik Jadi Negeri di 2019

Ketiga, Ombudsman menemukan perguruan tinggi negeri yang mengalami permasalahan dalam proses pengisian jabatan rektor.  "Seperti Universitas Padjadjaran (UNPAD), Universitas Halu Oleo (UHO), dan Universitas Negeri Manado (UNIMA) adalah institusi pendidikan tinggi yang pernah menjadi obyek pemeriksaan Ombudsman terkait dugaan maladministrasi," terangnya.

Terakhir, masalah sengketa atas pengelolaan perguruan tinggi swasta yang dikelola oleh yayasan. Semisal pada permasalahan di Universitas Darussalam Ambon, Universitas Lakidende dan Universitas Kristen Indonesia Tomohon. 

"Gambaran terjadinya konflik perebutan pengelolaan perguruan tinggi, namun penanganan pemerintah terhadap permasalahan tersebut tidak tuntas, bahkan berpotensi menimbulkn permasalahan baru," pungkasnya.


(CEU)