Kemenristekdikti Moratorium Izin Pendirian Prodi Ilmu Sosial

Intan Yunelia    •    Minggu, 11 Nov 2018 02:42 WIB
Pendidikan Tinggi
Kemenristekdikti Moratorium Izin Pendirian Prodi Ilmu Sosial
Menristekdikti Mohamad Nasir. Foto: Medcom.id/Intan Yunelia.

Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) berencana memoratorium izin pendirian program studi (prodi) ilmu sosial. Jumlah lulusan prodi ilmu sosial tak banyak terserap di dunia kerja. 

"Kami ingin moratorium (izin pendirian prodi) di bidang sosial," kata Menristekdikti Mohamad Nasir usai acara Workshop Nasional AMKI di Gedung D Kemenristekdikti, Jalan Pintu Senayan Satu, Jakarta Pusat, Sabtu, 10 November 2018.

Sebaliknya, dunia kerja saat ini membutuhkan lulusan-lulusan bidang sains dan teknologi. Kemajuan ekonomi digital menuntut tenaga kerja terampil dan terlatih.

"Ini yang kami tekankan, sains dan teknologi," ujar mantan Rektor Terpilih Universitas Diponegoro (Undip) Semarang ini.

Soal aturan jumlah dosen per prodi pun bakal disederhanakan. Setiap prodi dibolehkan memilki enam dosen yang terdiri dari dosen tetap maupun dosen tidak tetap. 

"Dosen bisa tidak langsung enam per prodi, tapi adalah berapa jumlah dosen tetap dan tidak tetap. Tapi jumlahnya tetap sama," paparnya.

Khusus di prodi sains dan teknologi, aturan menjadi dosen tidak mudah. Nasir bilang, penyederhanaan aturan perekrutan dosen tidak tetap tak berjalan optimal.

"Kalau ilmu sosial mungkin mudah. Tapi sains, teknik, dan teknologi berat," pungkasnya.


(HUS)