BPJS Diminta Cermat Menerapkan Skema Cost Sharing

Ilham wibowo    •    Senin, 27 Nov 2017 12:04 WIB
bpjs kesehatan
BPJS Diminta Cermat Menerapkan Skema <i>Cost Sharing</i>
Ilustrasi kartu BPJS/ANT/Irwansyah Putra

Jakarta: Wakil Ketua Komisi IX DP Saleh Daulay meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencermati dampak rencana penerapan skema cost sharing atau urunan biaya bersama pasien. Skema itu akan diterapkan terhadap peserta BPJS yang dianggap mampu.

"Kebijakan seperti itu (cost sharing) tetap akan berimplikasi bagi aspek lain, termasuk kepesertaan dan pelayanan. Bisa jadi, dengan kebijakan itu orang mampu justru pindah ke asuransi swasta," kata Saleh melalui keterangan tertulis, Senin, 27 November 2017.

Saleh memahami usulan BPJS Kesehatan demi menutupi biaya pengobatan penyakit yang penyembuhannya membutuhkan waktu lama dan dianggap membebani anggaran. Catatan BPJS menunjukkan 20 persen dari total seluruh anggaran kesehatan digunakan untuk biaya pengobatan peserta yang menderita penyakit katastropik, yakni penyakit jantung, penyakit ginjal, kanker, stroke, talasemia, leukimia, sirosis hepatitis, dan hemofilia.

Menurut Saleh, polemik bakal muncul ketika peserta BPJS Kesehatan dari kalangan mampu menuntut pelayanan berkualitas lebih baik. Ia menyarankan BPJS Kesehatan mensimulasi skema cost sharing.

Dalam simulasi tersebut, lanjut dia, BPJS Kesehatan harus menemukan cara meningkatkan pelayanan bagi peserta yang memberikan urunan biaya. Saleh mengharapkan masyarakat tak jadi korban dampak negatif yang sebelumnya tidak diantisipasi.

"Bagaimanpun harus diakui bahwa BPJS Kesehatan sangat dibutuhkan masyarakat, terutama dari kalangan kurang mampu. Karena itu, harus dipastikan bahwa BPJS Kesehatan tetap bisa beroperasi sebagaimana harapan semua pihak," ucap Politikus PAN ini.

Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai NasDem Irma Suryani Chaniago memaparkan peserta BPJS Kesehatan dilindungi Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam Pasal 22 ayat (1), kata dia, manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan. Sementara Ayat (2) menyebutkan, jenis pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan, peserta dikenakan urun biaya.

"Dari dua ayat tersebut maka saya menilai bahwa BPJS Kesehatan wajib melayani seluruh peserta JKN atas seluruh jenis pelayanan tersebut termasuk kuratif, dan urun biaya bisa dikenakan bila ada penyalahgunaan pelayanan," paparnya.

Menurut Irma, rencana BPJS Kesehatan melakukan skema cost sharing mesti melihat payung hukum yang ada. Peserta BPJS Kesehatan penderita penyakit katastropik, ujar Irma, baru bisa dikenakan biaya urunan bila telah menimbulkan penyalahgunaan pelayanan.

"Saya yakin peserta JKN penderita katastropik tidak melakukan penyalahgunaan pelayanan. Oleh karena itu kalau penderita katastropik harus urun biaya maka kebijakan tersebut sudah melanggar Pasal 22 ayat (1) dan (2)," ucapnya.


(OJE)

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

1 week Ago

Vonis untuk Irvanto Hendra Pambudi dianggap lebih berat ketimbang vonis pelaku-pelaku utama&nbs…

BERITA LAINNYA