Nasib Peraturan Baru BPJS Kesehatan Tunggu Audit BPKP

Anggi Tondi Martaon    •    Kamis, 09 Aug 2018 18:11 WIB
bpjs kesehatanberita kemenko pmk
Nasib Peraturan Baru BPJS Kesehatan Tunggu Audit BPKP
Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto:Medcom.id/Anggi Tondi Martaon)

Jakarta: Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengumpulkan beberapa lembaga dan instansi untuk membahas polemik Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan yang baru dirilis oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Rapat tersebut dihadiri Menteri Koordinator (Menko) PMK Puan Maharani, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Kesehatan Nilla Farid Moeloek, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly, serta Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Fahmi Idris. Rapat berlangsung tertutup.

Usai rapat, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, hasil rapat memutuskan menunggu hasil audit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Tujuannya ingin melihat secara detail," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, di Kantor Kemenko PMK, di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis, 9 Agustus 2018.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan, beberapa hal yang ingin dilihat oleh pemerintah terkait hasil audit BPKP yaitu, pertama, tagihan yang telah dibayarkan oleh pemerintah hingga Juli 2018. Pemerintah juga ingin melihat komponen dari pembayaran tersebut.

Kedua, pola penggunaan BPJS Kesehatan. Dari sana, bisa dilihat seperti apa tren masyarakat memanfaatkan  fasilitas kesehatan selama ini.

"Jadi, kita tunggu saja satu minggu, atau dalam waktu dekat ini, BPKP akan menyampaikan kepada kita dan akan melihat," ujar suksesor Bambang Brodjonegoro tersebut.

Hal senada juga disampaikan oleh Dirut BPJS Kesehatan Fahmi Idris. Menurutnya, pemerintah akan mengkaji secara mendalam terkait kondisi keuangan dan aturan baru yang dikeluarkan.

"Kenapa minggu depan, yaitu menyelesaikan review BPK terhadap devisit anggaran. Menunggu, (aturan BPJS Kesehatan) status quo," kata Fahmi.

Seperti diketahui, BPJS Kesehatan mengeluarkan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Katarak dalam Program Jaminan Kesehatan, Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan dengan Bayi Lahir Sehat, dan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik. Aturan tersebut dikeluarkan untuk menyesuaikan kemampuan keuangan BPJS Kesehatan saat ini.

Namun, aturan tersebut diprotes berbagai pihak. Sebab, dinilai membatasi pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).


(ROS)