DPD RI Heran Anggaran BPJS Kesehatan Selalu Defisit

Anggi Tondi Martaon    •    Rabu, 12 Sep 2018 19:37 WIB
berita dpd
DPD RI Heran Anggaran BPJS Kesehatan Selalu Defisit
Ilustrasi BPJS Kesehatan -- Foto: dokumentasi Setkab

Jakarta: Wakil Ketua Komite III DPD RI Delis Julkarson Hehi mengaku heran dengan anggaran BPJS Kesehatan yang selalu mengalami defisit setiap tahunnya. Padahal, BPJS Kesehatan telah menaikkan iuran dan subsidi anggaran dari pemerintah.

“Namun selalu saja BPJS Kesehatan mengalami defisit,” ucapnya dalam keterangan tertulis saat RDP dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) di Gedung DPD, Jakarta, Rabu 12 September 2019.

Selain defisit anggaran, Komite III DPD juga  mencatat ada tiga permasalahan dalam layanan BPJS Kesehatan. Hal ini meliputi penyediaan layanan kesehatan bagi masyarakat, rumitnya administrasi persyaratan serta masalah pembayaran klaim BPJS Kesehatan.

“Ketiga hal itu yang sering dipertanyakan oleh masyarakat ketika kami melakukan reses,” ujar Delis.

Delis juga menyayangkan implementasi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS yang masih bermasalah setelah tujuh tahun disahkan. “Masalah BPJS Kesehatan cenderung dipertanyakan dibanding BPJS Ketenagakerjaan,” tegas dia.

Sementara itu, Anggota DPD asal Nusa Tenggara Barat Lalu Suhaimy Ismi mempertanyakan keputusan BPJS Kesehatan yang  sering kali melakukan perubahan dalam aturan.

Sebagai contoh seorang anak di NTB mengalami kecelakaaan dan harus melakukan fisioterapi. Tapi saat ada perubahan peraturan BPJS Kesehatan, fisioterapi yang dijalani si anak ini harus dihentikan.

“Padahal dia dua kali lagi fisioterapi baru dilakukan operasi. Jika ada perubahan peraturan yang sudah berjalan seharusnya diselesaikan,” harapnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DJSN Sigit Priohutomo menjelaskan, defisit yang terjadi ialah unfunded. Artinya pendapatan dari iuran tidak seimbang dengan biaya yang dikeluarkan BPJS untuk membiayai pelayanan kesehatan.

“Selama pendapatan iuran tidak bisa menutupi biaya pelayanan beserta operasional. Maka unfunded selalu terjadi tiap tahun,” beber dia.

Sigit menambahkan, untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam jangka pendek BPJS Kesehatan akan mendapatkan dana talangan yang diberikan oleh pemerintah. Dasar hukum pemberian dana talangan itu pun mengacu pada pasal 48 UU SJSN.

“Sedangkan jangka panjang melalui penetapan kebijakan iuran sesuai dengan harga keekonomia,” ujar Sigit.


(Des)