Indonesia Perlu Protokol Terpadu Pananganan Bencana

   •    Senin, 04 Feb 2019 12:35 WIB
gempa bumi
Indonesia Perlu Protokol Terpadu Pananganan Bencana
Ilustrasi. Foto: Antara/M Adimaja

Jakarta: Diapit oleh tiga lempeng tektonik dan lebih dari 200 sesar aktif menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara rawan bencana gempa. Sepanjang 2018, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat terjadi gempa bumi sebanyak 11.577 kali. Sebanyak 23 gempa di antaranya berdaya rusak parah, seperti yang menimpa wilayah Palu-Donggala beberapa waktu lalu.

Kondisi geografis Indonesia yang rawan bencana ini mendapat sorotan khusus dari anggota DPR merangkap Ketua Fraksi NasDem, Ahmad HM Ali. Penanggulangan bencana gempa, menurut Ali, penting mendapat perhatian lebih dari seluruh elemen masyarakat, tak terkecuali pemerintah.

"Bencana gempa Palu menyadarkan saya betapa penanganan bencana gempa ini masih centang perenang dan jauh dari kata beres,” kata Ali, Senin, 4 Februari 2019.

Menurut Mat Ali, panggilan akrabnya, penanggulangan bencana gempa di Indonesia menuntut pengelolaan yang lebih sistemik dan terpadu. Tidak hanya terkait dengan mitigasi risiko, tetapi juga manajemen bencana.

“Semacam protokol penanganan bencana gempa yang lebih menyeluruh dan terpadu. Indonesia perlu belajar banyak dari negara-negara lain yang mampu menangani gempa dengan baik," kata Ali.

Ia mencontohkan Chile yang pernah diluluhlantakkan gempa. Pemerintah Chile mengambil langkah strategis dengan melahirkan "Chile Prepares", sebuah kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur sistem penanganan gempa.

Baca: LIPI Tekankan Pentingnya Mitigasi Bencana

Tahun 2015, saat Chile diterjang gempa berkekuatan 8,3 SR yang disusul tsunami, dalam hitungan menit otoritas Chile berhasil mengevakuasi 1 juta warganya. Dengan kekuatan gempa sedahsyat itu, korban meninggal hanya 13 orang. 

"Bandingkan dengan gempa di Indonesia yang bermagnitudo lebih rendah, namun korban yang jatuh jauh lebih banyak," ujarnya.

Ali menyebut Jepang dan Meksiko merupakan dua negara rawan gempa yang unggul dalam sistem mitigasi gempa dan manajemen bencana. Kedua negara itu memiliki alarm pendeteksi gerakan seismik yang mampu memberi waktu lebih dari satu menit bagi warga untuk menyelamatkan diri. Mereka juga menerapkan konstruksi tahan gempa dengan konsekuen.

Dengan sistem penanganan bencana gempa yang terpadu, Mat Ali yakin korban dan dampak dapat dikurangi. Ia menekankan pentingnya sistem logistik kedaruratan bencana sebagai bagian integral dari sistem penangangan gempa terpadu.

“Pengalaman gempa Palu, banyak korban ditemukan di bawah reruntuhan yang seharusnya dapat diselamatkan. Namun, karena keterbatasan dan keterlambatan alat berat, proses evakuasi terhambat dan nyawa mereka tak tertolong. Belum lagi persoalan distribusi bantuan makanan dan obat-obatan yang kacau terkait titik evakuasi yang tak terorganisasi baik," tukasnya.

Baca: Dua Gempa Guncang Mentawai

Persoalan-persoalan tersebut, menurutnya, berpangkal pada belum adanya keseriusan membangun sistem logistik kedaruratan bencana. Oleh karena itu, ia mengusulkan Palu menjadi pilot project penerapan sistem penanganan gempa terpadu. 

"Bukan hanya karena Palu baru saja mengalami gempa dan tsunami parah, tetapi karena status Sulawesi Tengah tercatat sebagai wilayah rentan gempa karena keberadaan sesar Palu Koro," imbuh Ali. 

Masalahnya, kata dia, pengetahuan, data, dan informasi mengenai sesar ini masih terbilang minim. Padahal, sesar Palu Koro ini adalah salah satu sesar aktif yang pergerakannya bisa mencapai 44 milimeter setahun.





(UWA)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

1 month Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA