Pemerataan Kualitas Guru

Mutasi Guru Dimulai Tahun Ajaran Baru

Citra Larasati    •    Rabu, 11 Jul 2018 19:47 WIB
Mutasi Guru
Mutasi Guru Dimulai Tahun Ajaran Baru
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, Medcom.id/Citra Larasati.

Jakarta: Pemerintah mulai menerapkan kebijakan mutasi guru secara rutin dan berkelanjutan, sebagai kelanjutan dari upaya pemerataan kualitas pendidikan.  Kebijakan mutasi guru mulai diterapkan pada tahun ajaran baru 2018/2019 ini.

Upaya memeratakan kualitas pendidikan tidak hanya ditempuh pemerintah melalui penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).  Setelah ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga akan melakukan pemerataan kualitas guru dengan program mutasi guru yang dilakukan secara masif, rutin dan berkelanjutan.

"Perlu diingat, ini (sistem zonasi) bukan langkah terakhir. Setelah kebijakan zonasi, kami sudah menerbitkan peraturan menteri (permen) soal mutasi guru," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, di Jakarta, Rabu, 11 Juli 2018.

Secara teknis, kata Muhadjir, layaknya Aparatur Sipil Negara pada umumnya, setiap guru harus mau dimutasi ke sekolah lain.  Tidak seperti saat ini, seorang guru bisa mengajar di satu sekolah dalam waktu yang sangat lama, atau bahkan banyak yang sampai pensiun tidak pernah pindah sekolah.

"Jadi nanti mulai tahun ajaran baru ini, guru juga harus ada tour of duty dan tour of area, seperti ASN pada umumnya, dan itu sesuai dengan UU ASN," kata mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini.

Baca: Sejumlah Wilayah Zonasi Masih Minim Sekolah Negeri

Aturan perpindahan akan ditentukan pada jenjang apa guru yang bersangkutan mengajar. Untuk guru SMA/SMK sederajat, mutasi sangat mungkin dilakukan antar sekolah di dalam satu provinsi. 

Sedangkan untuk guru SD/SMP, perputaran guru dilakukan antar sekolah di dalam lingkup kabupaten/kota.  Bahkan ke depan, sangat memungkinkan mutasi dilakukan antar kabupaten atau antar provinsi sesuai dengan kebutuhan.

"Selama ini kan guru itu selalu menetap, di sekolah tertentu tidak pindah-pindah. Ke depannya tidak bisa seperti itu, harus ada perputaran, jadi antara sekolah itu akan ada pergantian guru," tegas Muhadjir.

Mutasi guru secara rutin dan berkelanjutan ini dilakukan untuk memeratakan kualitas guru.  Muhadjir berharap seorang guru yang berkualitas dapat mendorong dan memandu guru lain di sekolah yang baru agar kualitas guru-guru di tempat baru dapat ikut meningkat.

"Jadi didorong dan dipandu oleh mereka (guru) yang sudah bagus," terangnya.

Baca: Nilai Siswa di Sekolah Favorit Menurun

Muhadjir menganalogikan, sama halnya dengan anak-anak pintar jangan sampai menumpuk di satu sekolah.  Begitu juga keluarga kaya, tidak hanya mendominasi di satu sekolah saja.

"Karena inilah yang mengakibatkan ketimpangan yang luar biasa, dan sudah puluhan tahun tidak pernah ada yang melakukan langkah-langkah serius," tandas guru besar Universitas Negeri Malang itu.

Seperti diketahui, dalam sejumlah kesempatan, Muhadjir menyampaikan bahwa sistem zonasi dalam PPDB dilakukan untuk pemerataan kualitas pendidikan.  Salah satunya bertujuan untuk memeratakan sebaran siswa berprestasi.

Sejumlah calon siswa yang ingin mendaftar di sekolah favorit terpaksa mengurungkan niatnya, lantaran terganjal aturan sistem zonasi.  Sehinga mau tidak mau, siswa tersebut harus mendaftar ke sekolah-sekolah yang belum favorit hanya karena masuk zona dan dekat dari tempat tinggalnya.

Menurutnya, sebaran anak pintar di seluruh sekolah sangat penting.  Di samping agar siswa bisa mengembangkan diri secara lebih leluasa, juga agar dapat mengatrol teman-temannya yang masih tertinggal secara akademik. "Bagus sekali dalam membangun rasa kesetiakawanan," ujar Muhadjir.

Apalagi jika di sekolah tersebut ada keluarga yang kaya dan miskin membaur,  maka dapat saling mengisi dan membantu. "Tapi bayangkan kalau satu sekolah yang isinya cuma orang kaya saja, sementara sekolah lain isinya anak-anak yang tidak mampu. Padahal kalau lulus, yang merasakan itu negara, bukan sekolah yang tadinya tidak mutu lagi. Ini tanggung jawab negara," tutup Muhadjir.


(CEU)