Menkeu: Pemerintah Tetap Jaga Kualitas Laporan Keuangan & Opini BPK

M Studio    •    Kamis, 22 Sep 2016 07:50 WIB
sri mulyanilaporan keuangan
Menkeu: Pemerintah Tetap Jaga Kualitas Laporan Keuangan & Opini BPK
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pemerintah akan menjaga kualitas laporan keuangan pemerintah.

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, penyederhanaan format, bentuk dan detail serta prosedur pelaporan keuangan pemerintah akan dilakukan secara cermat. Konsultasi dengan BPK dalam penyederhanaan tersebut juga penting dilakukan dalam menjaga kualitas laporan dan opini BPK terhadapnya tidak menurun. 

Hal ini dikatakannya terkait dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan penyederhanaan proses penyusunan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) keuangan pemerintah pada pembukaan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Istana Presiden, (19/09).

"Agar tidak kemudian penyederhanaan itu akan menyebabkan disclaimer. Jadi kita juga menjaga itu," kata Menkeu (19/09). 

Saat ini, opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2015 yang merupakan LKPP pertama berbasis sistem akrual ini mempertahankan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dengan jumlah entitas laporan keuangan yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tahun 2015 ini meningkat menjadi 367 (2014:275 entitas), terdiri-dari 56 kementerian/lembaga, 29 PemProv, 222 PemKab dan 60 PemKot.

Menanggapi penilaian Presiden atas masih adanya inefisiensi waktu dan sumber daya dalam proses penyusunan laporan-khususnya SPJ, Sri Mulyani meminta kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku unit in charge penyusunan LKPP untuk menyempurnakan peraturan yang diterbitkan Menkeu guna meningkatkan efisiensi penyusunan laporan keuangan Pemerintah. 

Selain itu, Dia juga menyoroti duplikasi dan repetisi pelaporan yang masih terjadi di lapangan karena banyaknya juknis yang diterbitkan sendiri oleh masing-masing Kementerian/Lembaga. 

"Agar semua K/L meniadakan juknis-juknis lainnya itu. Kalau bisa semuanya di satu PMK, tidak ada lagi juknis masing-masing yang kemudian menimbulkan kegiatan-kegiatan yang menambah aktifitas di meja," tegas Menkeu.

Sesuai pula dengan arahan lain Presiden, Menkeu juga menekankan kembali pentingnya tiap instansi berfokus tidak hanya pada laporan saja, tapi pada substansi akuntabilitas pengelolaan keuangan sebagai pertanggungjawaban atas penggunaan uang rakyat yang bertujuan peningkatan manfaat bagi rakyat.

"Tidak boleh hanya berkonsentrasi hanya pada laporan keuangan, tapi pada substansinya. Subtansinya adalah keuangan negara harus dikelola secara baik, benar, akuntabel, dan sesuai dengan tata kelola. Tidak untuk kepentingan pribadi dan itulah yang harus dibangun," demikian Menkeu menekankan. 

Sejalan dengan pernyataan Menkeu, Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono saat menyampaikan konklusi Rakernas menyatakan bahwa penyempurnaan peraturan dan sistem dalam penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual merupakan salah satu prioritas dalam peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan negara guna mensukseskan program pembangunan.

“Diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dan perbaikan yang terus menerus untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pada laporan keuangan, antara lain melalui penyempurnaan peraturan terkait kebijakan akuntansi dan pengembangan aplikasi secara menyeluruh dan terintegrasi,“ ujar Marwanto.

Untuk tahun ini, dalam Rakernas yang mengambil tema “Tantangan dan Strategi Pengelolaan Keuangan Negara yang Efektif: Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengentasan Kemiskinan.” Presiden juga menyerahkan penghargaan kepada 37 entitas laporan (22 kementerian/lembaga, 3 pemprov, 8 pemkab, dan 4 pemkot) yang selama 5 tahun berturut-turut mampu meraih opini WTP untuk laporan keuangannya. Penghargaan diterima secara simbolis oleh lima perwakilan terpilih, yaitu Ketua DPR, Menteri Perindustrian, Gubernur Jabar, Bupati Boyolali dan Walikota Surakarta.



#RakernasAkuntansi2016 sendiri merupakan forum koordinasi dan sinergi antar seluruh pengelola keuangan pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang menerapkan basis akrual, termasuk kualitas cakupan informasi yang terkandung di dalamnya sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rangka meningkatkan manfaat bagi masyarakat. 

(Informasi Rakernas Akuntansi 2016 dan LKPP Tahun 2015 klik www.djpbn.kemenkeu.go.id, dan fanpage/twitter : Djpbn Kemenkeu RI)


(ABE)

Video /