Kebijakan Sekolah 5 Hari

PBNU Kesal Kemenag tak Bergerak

Achmad Zulfikar Fazli    •    Sabtu, 17 Jun 2017 11:19 WIB
pendidikan
PBNU Kesal Kemenag tak Bergerak
Ketua Tanfidziyah PBNU, Marsyudi Shuhud (kanan). Foto: Metrotvnews.com/Achmad Zulfikar

Metrotvnews.com, Jakarta: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kesal Kementerian Agama tak tergerak saat muncul ancaman terhadap madrasah diniyah melalui rencana kebijakan lima hari sekolah. Padahal, madrasah diurus kementerian ini.

"Masa ada kemalingan begini diem saja. Ini kemalingan menurut saya," kata Ketua Tanfidziyah PBNU, Marsyudi Shuhud, dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 17 Juni 2017.

Menurut dia, PBNU sangat jelas menolak kebijakan itu. Apalagi, kata dia, kini ada sekitar 70 ribu madrasah dengan jumlah pelajar sebanyak 7 juta di Tanah Air. Namun, lanjut dia, tak ada madrasah yang dibiayai pemerintah.

"Artinya apa? Pendidikan enggak semua di sekolah. Kalau di sekolah urusannya pemerintah. Ada yang di masyarakat, iya ini yang di masyarakat bayar sendiri supaya anaknya berakhlak," ujar dia.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Pasal 2 peraturan itu menyatakan hari sekolah dilaksanakan 8 jam dalam sehari atau 40 jam selama 5 hari.

Baca: Kemenag Cari Solusi Hadapi Sekolah 5 Hari

Sebagian masyarakat berpandangan aturan ini akan mengganggu kegiatan lembaga pendidikan keagamaan nonformal yang selama ini sudah berkembang di masyarakat. Mereka beranggapan kebijakan itu akan menggerus waktu untuk pergi ke madrasah diniyah.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, berpikir sebaliknya. Kebijakan sekolah 5 hari justru menguntungkan madrasah diniyah. "Madrasah diniyah justru diuntungkan karena akan tumbuh sumber belajar yang dapat bersinergi dengan sekolah dalam menguatkan nilai karakter religius," ujar Muhadjir, Senin 12 Juni.


(UWA)