Komisi IV: Pembangunan Pabrik Semen Harus Menyejahterakan Masyarakat

Anggi Tondi Martaon    •    Senin, 17 Apr 2017 11:03 WIB
berita dpr
Komisi IV: Pembangunan Pabrik Semen Harus Menyejahterakan Masyarakat
Ketua Komisi IV Edhy Prabowo. Foto: Dok. DPR

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi IV DPR RI meninjau langsung alih fungsi lahan yang dimanfaatkan oleh PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang. Komisi IV ingin mengetahui secara langsung kondisi di lapangan, serta mendengar tanggapan masyarakat atas pembangunan dan keberlangungan pabrik semen di daerah tersebut.
 
Pembangunan pabrik semen di Rembang oleh PT Semen Indonesia telah menjadi isu nasional. Sebab, pembangunan pabrik mendapat penolakan disertai unjuk rasa oleh beberapa orang yang tidak setuju dengan keberadaan pabrik. 
 
"Kami di DPR akan meninjau ini dari sisi aturan. Kita semua di sini akan menjalani ini tanpa tebang pilih, tanpa berpihak ke mana," kata Ketua Komisi IV Edhy Prabowo, dalam keterangan tertulis, Senin 17 April 2017.
 
Dalam rapat ini juga hadir Bupati Rembang Abdul Hafidz, Direkur Utama PT Semen Indonesia Rizkan Chandra, Perwakilan Kementerian Hidup dan Kehutanan. 

Edhy yang memimpin rapat menjanjikam bahwa pihaknya akan memberikan sikap setelah mengetahui kondisi yang sebenernya terjadi di lapangan, sehingga spirit pembangunan infrastruktur negara harus bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat yang sebesar-besarnya. 
 
Kunjungan ini juga dihadiri oleh dua Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron dan Viva Yoga Mauladi, serta dari lima orang Anggota Komisi IV lainnya, dari F PDI Perjuangan Sudin, F Golkar Ichsan Firdaus, F Gerindra Darori Wonodipuro, F PKB Acep Adang Ruhiyat, dan dari F Hanura Lalu Gede Syamsul Mujahid.
 
Setelah melihat kondisi di lapangan, mayoritas warga Rembang telah mendukung keberadaan pabrik semen. Hal itu berdasarkan pengakuang unsur masyarakat Rembang, mulai tokoh masyarakat dari kepala desa, camat dan warga biasa. 

Meski ada beberapa yang menolak, tetap tidak bisa diabaikan. Peran pemerintah harus hadir untuk warga negaranya meski itu hanya minoritas. 
 
"Pembangunan manakala ada satu orang pun yang menolak, perlu didalami dan cari tahu apa masalahnya," ungkap Edhy. 
 
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Rembang Abdul Hafidz menjelaskan bahwa warga sekitar yang melakukan penolakan keberadaan pabrik semen hanya lima persen. Namun dia berpendapat meskipun hanya segelintir, keberlangsungan pembangunan pabrik guna mendukung infrastruktur nasional dan kesejahteraan masyarakat sekitar tidak akan diabaikan.

Selain itu pemberian izin juga bukan karena besar kecilnya yang pro atau yang kontra pada keberadaan pabrik, tapi lebih disebabkan atas dasar kajian dalam semua aspek baik sosial dan lingkungan. Setelah ditinjau secara langsung ternyata wilayah yang dibangun pabrik bukanlah lahan pertanian palawija, tapi hutan pohon jati. 


(ROS)

KPK Bakal Pelajari Pernyataan Miryam

KPK Bakal Pelajari Pernyataan Miryam

1 day Ago

Miryam S. Haryani yang menyebut ada pertemuan anggota Komisi III DPR dengan pejabat KPK setingk…

BERITA LAINNYA