43,8 Persen Anggaran Kemenkes 2017 Dialokasikan untuk JKN

Sri Yanti Nainggolan    •    Kamis, 11 Jan 2018 08:51 WIB
jkn
43,8 Persen Anggaran Kemenkes 2017 Dialokasikan untuk JKN
Ilustrasi kesehatan - MI/Iis Zatnika.

Jakarta: Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sepanjang 2017 melakukan sejumlah kegiatan untuk meningkatkan kesehatan nasional. Sebanyak 43,8 persen anggaran dialokasikan untuk Jaminan Kesehatan Nasional.  

"Tahun 2017 Kemenkes mendapatkan anggaran yang cukup besar, yaitu Rp58,3 triliun. Rincian untuk dana tersebut adalah Rp25,5 triliun (43,8 persen) untuk alokasi program JKN," kata Menteri Kesehatan Nila F Moeloek di Kementerian Kesehatan, Rabu, 10 Januari 2017.

Nila menuturkan melalui program JKN, pemerintah memberikan perlindungan finansial, terutama untuk masyarakat miskin dalam akses pelayanan kesehatan. Pada 2017 jumlah penerima bantuan iuran (PBI) sebanyak 92,3 juta jiwa dengan total iuran Rp25,4 triliun.

"Sebagai perbandingan pencapaian di tahun 2016 adalah 91,1 juta jiwa PBI dengan total iuran Rp24,8 triliun," tutur dia. 

Adapun fasilitas kesehatan (faskes) yang menerima layanan JKN/KIS juga meningkat setiap tahunnya di mana pada 2017 terdapat 21.764 faskes tingkat pratama; 2.292 faskes tingkat lanjutan; dan 3.380 fasilitas apotik dan optikal. 

Semenatara di 2016 terdapat 20.708 faskes tingkat pratama; 2.068 faskes tingkat lanjutan; dan 2.921 fasilitas apotik dan optikal.

(Baca juga: Program JKN Dipuji Kelompok Independen Besutan Nelson Mandela)

Pemanfaatan JKN/KIS oleh masyarakat juga terus mengalami peningkatan sejak dijalankan pada 2014 sebanyak 92,3 juta orang;  2015 sebanyak 146,7 juta; 2016 sebanyak 192,9 juta orang; dan 2017 sebesar 182,7 juta orang.

"Pemanfaatan JKN/KIS sendiri meliputi fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti Puskesmas, dokter, praktek perorangan/klinik pertama, pemanfaatan di poliklinik rawat jalan rumah sakit, dan pemanfaatan pada rawat inap rumah sakit," papar dia. 

Kemenkes juga melakukan program pembinaan pelayanan kesehatan dengan anggaran Rp17 triliun (29,17 persen), pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan dengan anggaran Rp4,6 triliun (7,91 persen) dan kefarmasian dan alat kesehatan Rp3,4 triliun (5,78 persen). 

 Kemudian anggaran lain sebesar Rp2,8 triliun (4,85 persen) untuk program dukungan manajemen, Rp2,4 triliun (4,18 persen) untuk program pencegahan dan pengendalian penyakit, Rp1,7 triliun (2,88 persen) untuk program pembinaan kesehatan masyarakat, Rp740 miliar (1,27 persen) untuk program penelitian dan pengembangan kesehatan, dan Rp96,4 miliar (0,17 persen) untuk peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur. 






(REN)