PBNU Tegaskan tak Terlibat Politik Praktis

Damar Iradat    •    Minggu, 12 Feb 2017 07:30 WIB
pbnu
PBNU Tegaskan tak Terlibat Politik Praktis
Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siradj. Foto: Antara/M Agung Rajasa

Metrotvnews.com, Jakarta: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan tidak akan terlibat politik praktis. Hal ini dipegang teguh oleh Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj.

Said menjelaskan, sejak Muktamar di Makassar hingga Jombang, NU diwajibkan mematuhi Khittah 1926. Khittah 1926 itu berisi larangan bagi agar tak terlibat politik praktis.

"Karenanya, tidak mungkin dan tidak boleh PBNU memberikan dukungan politik pada kandidat manapun. Ini tidak hanya untuk konteks Pilpres, termasuk juga pemilihan legislatif dan pilkada. Saya tegaskan lagi, saya mematuhi ini," kata Said Aqil lewat keterangan pers yang diterima Metrotvnews.com, Sabtu, 11 Februari 2017.

Ia menambahkan, jika ada pernyataan yang menyatakan dukungan terhadap kandidat dalam pilkada mulai dari PBNU, lembaga, lajnah, badan otonom, dari tingkat pusat sampai daerah, tidak ada yang sah dan boleh mewakili NU sebagai organisasi. Kalaupun ada, kata dia, hal itu tidak lebih sebagai pernyataan pribadi.

Terkait pernyataan pribadi, Said memaparkan pernyataan Mustofa Bisri. Menurutnya, Gus Mus kerap menegaskan, warga NU adalah orang Indonesia yang beragama islam, bukan orang islam yang kebetulan ada di Indonesia.

Maka, lanjut dia, orang NU itu juga harus mematuhi konstitusi, punya hak dan kewajiban yang dilindungi oleh konstitusi. Salah satunya adalah hak untuk memilih dan dipilih.

"Hal inilah yang bersifat pribadi. Ini sederhana dan mendasar sekali," tegasnya.

Said melanjutkan, kondisi saat ini memang banyak yang merasa, berislam harus sambil menafikan Indonesia dan seluruh kelengkapan kenegaraan dan pemerintahannya. Namun, ia menilai hal ini tidak tepat.

"Ada memang ormas-ormas yang tidak setuju dengan empat pilar: Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945. Dimana-mana, saya katakan empat pilar itu kalau disingkat kan PBNU," tutur dia.

"Bagi yang tidak setuju, saya imbau untuk jangan berhenti ngaji, berhenti belajar. Kalau tetap ngotot ya cari negara atau planet lain. Jangan di Indonesia," lanjutnya.

Masih dalam kesempatan yang sama, terkait pemilu, baik pilpres, pileg, maupun pilkada, Said sudah mengatakan sikap NU tegas. Ada beberapa poin yang ia jabarkan terkait hal ini.

Pertama, dia akan aktif menggalang dukungan warga NU untuk aktif menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab. Tanggung jawab itu, jelas dia, dengan mencari-cari informasi, perenungan, dan terus berdoa agar Indonesia dikaruniai pemimpin yang tidak dzalim.

"Ini pertimbangan yang sifatnya pribadi sekali. Silakan pilih nomor berapa saja, asal bertanggung jawab," jelas Said.

Kedua, siapapun yang terpilih nanti harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, karena hal ini berkaitan soal amanah yang tidak mudah. Karenanya, tidak hanya NU, semua orang Indonesia harus mengawal dan mengawasi pemerintahan terpilih.

"Saya bilang begini karena doa orang NU di bilik suara itu bunyinya begini, Allahumma la tusallith ‘alaina bidzunubina man laa yakhafuka walaa yarhamunaa (Ya, Allah, ya, Tuhan kami, jangan kuasakan atas kami, karena kesalahan-kesalahan kami, penguasa yang tak takut kepadaMu dan tak berbelas kasihan kepada kami)," ucap dia.

Ia melihat, saat ini, prinsip one man-one vote mulai berubah menjadi one envelope-one vote. Maka dari itu, kata bidzunubina (sebab kesalahan kami) dalam doa tadi menjadi sangat penting dari sudut pandang pemilih. Logikanya, pemilih yang ngawur akan memilih pemimpin yang keliru.

Maka, sejak sebelum, ketika, dan seudah mencoblos, setiap pemilih harus menilai tinggi-tinggi suara pribadinya itu. Menurut dia, yang terpenting bukan saat pencoblosan saja, tapi hari-hari sesudahnya.

"Kalau perbedaan pendapat, biasa. Itu kan memang biasa dan perlu. Perbedaan pendapat itu yang membuat kita cerdas, kritis. Tapi tidak boleh kemudian saling menjatuhkan, apalagi fitnah. Namun tidak sedikit orang luar atau pengamat yang tidak memahami disiplin berpikir pesantren tidak jarang berlebihan melihat perbedaan pendapat di tubuh NU," pungkasnya.



(Des)

KPK Kantongi Bukti Baru Kasus Novanto

KPK Kantongi Bukti Baru Kasus Novanto

33 minutes Ago

KPK menyatakan telah mengantongi bukti baru dari tersangka kasus korupsi KTP-el, Setya Novanto.

BERITA LAINNYA