Dewan Pers: Tindakan Kekerasan tak Bisa Dibenarkan

K. Yudha Wirakusuma    •    Sabtu, 11 Feb 2017 18:26 WIB
aksi 112
Dewan Pers: Tindakan Kekerasan tak Bisa Dibenarkan
lustrasi kekerasan. Antara

Metrotvnews.com, Jakarta: Jurnalis Metro TV dan Global TV menerima aksi kekerasan, saat meliput Aksi Damai 112. Jurnalis tersebut dipukul dan dihujat.

Komisioner Dewan Pers, Imam Wahyudi mengatakan apapun alasannya, tindakan kekerasan tidak bisa dibenarkan. "Tindakan kekerasan terhadap jurnalis yang tengah menjalankan tugas profesionalnya, bukan saja tindakan melawan hukum. Tetapi juga tindakan menghalang halangi hak publik untuk tahu," kata Imam, Sabtu 11 Februari 2017.

Dalam menjalankan tugasnya, jurnalis dilindungi hukum. Kekecewaan terhadap kinerja jurnalis atau pers harus diselesaikan melalui pengaduan.

"Dan penyelesaian di Dewan Pers. Semua pihak, termasuk jurnalis dan perusahaan pers harus melakukan introspeksi. Mawas diri dan mengambil hikmah. Agar kasus kekerasan yang mencederai kebebasan pers ini tidak terulang," ucapnya.

Baca: Wartawan Peliput Aksi 112 Alami Kekerasan

Wartawan Metro TV dan Global TV menjadi sasaran kekerasan saat meliput Aksi 112. Hal itu dialami saat mereka bertugas di bilangan Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat.

Kekerasan fisik bahkan diterima Desi Fitriyani, reporter Metro TV. Dia dipukul dan menerima perlakukan tidak sopan. Desi tidak bisa berbuat banyak.

Baca: IJTI Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis Peliput Aksi 112

Dia pun mengalami sejumlah luka pada bagian kepala. Petugas TNI yang tengah berjaga lantas mengevakuasi Desi beserta rekan juru kameranya bernama Ucha ke Gereja Katedral.

Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) mengecam kekerasan terhadap jurnalis Metro TV dan Global TV saat meliput Aksi Damai 112. Ketua Umun IJTI Yadi Hendrayana mengatakan, ada dua peristiwa hukum dalam insiden ini. Pertama, terkait pemukulan sebagai delik umum yang legal standing-nya berada pada korban langsung, bukan pada perusahaan.

"Kedua terkait penghalangan kerja sebagaimana diancam Pasal 18 ayat (1) UU Pers, hal ini mengacu pada Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) yang legal standing-nya ada pada perusahaan pers.," papar dia.

IJTI mengimbau semua pihak agar menghormati profesi jurnalis. Dia mengingatkan, wartawan bekerja dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.


(YDH)

Di Balik

Di Balik "Nuwun Sewu" Ahok kepada Anies

18 minutes Ago

Salam berbahasa Jawa ini merupakan idiom yang bisa berarti "permisi' atau "maaf&q…

BERITA LAINNYA