Benny Ramdhani: Kebijakan Tanah di Tiongkok lebih Baik daripada di Indonesia

Anindya Legia Putri    •    Rabu, 17 May 2017 21:34 WIB
berita dpd
Benny Ramdhani: Kebijakan Tanah di Tiongkok lebih Baik daripada di Indonesia
Wakil Ketua Komite I DPD RI Benny Ramdhani (Foto:Metrotvnews.com/Anindya Legia Putri)

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua Komite I DPD RI Benny Ramdhani prihatin mengetahui kepemilikan lahan di Indonesia yang sebagian besar dikuasai pihak swasta dan asing. Ia menilai, masalah ketimpangan kepemilikan lahan di Indonesia terbilang akut. Sebab, salah satu pihak dapat dengan mudahnya menguasai ribuan hektare lahan.

Salah satu hal yang tengah diperjuangkan Komite I DPD yakni sengketa agraria petani Teluk Jambe, Karawang, dengan PT Pertiwi Lestari. Benny mengatakan, saat permasalahan ini selesai, pihaknya tak lantas diam saja. Ia bersama rekan-rekan di Komite I DPD akan terus memperjuangkan hak masyarakat agar tak ada lagi kriminalisasi yang dilakukan oleh oknum berbekal kekuasaan yang dimiliki.

"Bagaimana suatu perusahaan bisa memeroleh lahan negara dengan mudah, bagaimana bisa dengan mudah mendapat izin? Kita dorong KPK untuk mengusut. Ini kasus serius. Tak hanya itu, para penegak hukum di negeri ini juga harus berfungsi melindungi rakyatnya, bukan kapitalis. Bukan melindungi pengusaha. Kalau rakyat merasa dikriminalisasi oleh penegak hukum, maka rakyat akan bertanya, untuk apa kami memiliki kepolisian di negara ini. Kami akan mendorong kriminalisasi yang dilakukan oleh oknum aparat kepada rakyat," ucap Benny, saat ditemui di Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat, Rabu (17/5/2017).

Menurut senator wakil Provinsi Sulawesi Utara itu, kebijakan tanah di Tiongkok yang dicap sebagai negara komunis, jauh lebih baik ketimbang di Indonesia.

"Masa kita harus belajar ke Tiongkok? Tiongkok dituduh komunis, tapi dalam kebijakan lahannya, hanya mengenal dua hal, tanah milik negara, di mana para pengusaha hanya berhak menyewa kepada pemerintah. Yang kedua adalah tanah kolektif untuk petani yang dapat diolah guna mencukupi kebutuhannya. Masa kita tidak malu ke Tiongkok, negara yang dicap komunis, tapi praktek kebijakan tanahnya lebih Pancasilais daripada negara kita," ucap Benny, menyindir.


(ROS)