Single Mux Operator Berpotensi Ciptakan Monopoli di Industri Penyiaran

Faisal Abdalla    •    Kamis, 12 Oct 2017 09:12 WIB
lembaga penyiaran
Single Mux Operator Berpotensi Ciptakan Monopoli di Industri Penyiaran
Petugas mengoperasikan panel monitor di ruang kontrol PT.MNC Sky Vision, Jakarta. (ANTARA/Yudhi Mahatma)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pembahasan mengenai RUU Penyiaran masih menimbulkan perdebatan panjang antara pihak regulator dengan para penyelenggara televisi analog. Revisi Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2012 dinilai masih jauh dari cita-cita menumbuhkan industri penyiaran yang sehat dan demokratis.

Salah satu poin penting dalam RUU Penyiaran yang tengah digarap parlemen adalah adanya perubahan yang menetapkan LPP Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI) sebagai satu-satunya penyelenggara infrastruktur multipleksing digital atau dikenal juga dengan istilah single mux operator.  

Ketua Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia (LPPMII), Kamilov Sagala mengatakan sistem single mux operator berpotensi mengarah kepada monopoli dalam industri penyiaran. Pasalnya dengan penerapan single mux operator, Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) menjadi tidak memiliki kemerdekaan dalam publikasi konten karena berada di bawah bayang-bayang kekuasaan mux operator, dalam hal ini RTRI. 

"Penguasaan mux operator atas faktor inilah yang mengarah pada perbuatan monopoli dan jelas mengabaikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang secara jelas mengatur bahwa segala tindakan, kebijakan, dan perbuatan yang mengarah pada praktik monopoli adalah dilarang," ujar Kamilov dalam keterangan tertulis yang diterima Metrotvnews.com, Kamis 12 Oktober 2017.

Selain mengarah pada ancaman monopoli, sistem single mux operator juga berpotensi memperlambat proses digitalisasi karena mux operator harus mengakomodasi banyaknya media televisi tak berbayar (FTA) yang akan membutuhkan kapasitas infrastruktur multipleksing seperti menara, antena, dan sebagainya dalam jumlah besar, sementara infrastruktur televisi analog yang dimiliki oleh LPS menjadi tidak bermanfaat lagi.

"Penerapan single mux operator yang hanya sekedar mengejar peningkatan PNBP dengan mengorbankan demokrasi penyiaran yang telah dibangun dengan susah payah merupakan biaya sosial yang sangat mahal dan merupakan kemunduran kehidupan demokrasi di Indonesia, khususnya di bidang penyiaran televisi," tandas Kamilov. 

Lebih lanjut lagi, Kamilov mengatakan penerapan sistem hybrid adalah solusi yang patut dipertimbangkan oleh regulator. Menurutnya penerapan sistem hybrid dalam penyelenggaraan penyiaran multipleksing merupakan bentuk nyata demokratisasi penyiaran.

"LPP dan LPS akan menjadi operator atau penyelenggara multipleksing akan mengakomodir kepentingan seluruh media penyiaran televisi FTA, baik yang memiliki kepentingan komersial maupun yang tidak. Dengan adanya opsi model hybrid mux ini menjadi win win solution bagi semua pihak. Pilihan yang terbaik harus mendasarkan pada keberlangsungan jangka panjang dan kebaikan bersama," kata Kamilov. 
 


(REN)