'Jangan Bandingkan Papua dengan Provinsi Lain'

Faisal Abdalla    •    Selasa, 12 Dec 2017 21:18 WIB
otonomi daerahpapua
'Jangan Bandingkan Papua dengan Provinsi Lain'
Diskusi bertajuk 'Ekspos Pengendalian Kebijakan Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua--Kiri Fadli Zon, kanan Kepala Bappeda Papua, Muhammad Musa'ad--Medcom.id/Faisal Abdalla

Jakarta: 16 tahun melaksanakan Otonomi Khusus (Otsus), Provinsi Papua telah mengalami banyak perkembangan positif. Meski begitu, perkembangan Papua tidak bisa hanya diukur melalui angka-angka komparatif. 

Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua, Muhammad Musa'ad mengatakan dinamika perkembangan Papua tidak bisa dibanding-bandingkan dengan provinsi lain. 

"Melihat pembangunan Papua tidak bisa dengan angka-angka komparatif. Kalau dilihat dari situ, tentu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah Papua. Kemiskinan tertinggi Papua. Ini tidak adil," ujar Musa'ad di Hotel Mercure, Glodok, Jakarta, Selasa 12 Desember 2017.

Baca juga: UU Otonomi Khusus Papua Perlu Direvisi

Musa'ad menilai pembangunan di Papua tidak bisa disejajarkan dengan Provinsi lain lantaran Papua baru mulai melakukan pembangunan. Pembangunan Papua dimulai secara maksimal pasca diterbitkannya UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. 

"Kita masih dapat ketidakadilan karena terus dibanding-bandingkan (dengan Provinsi lain). Melihat Papua dengan Yogyakarta, melihat Papua dengan Sulawesi Selatan," imbuh Musa'ad. 

Baca juga: 16 Tahun Jalankan Otsus, Kemiskinan Papua Diklaim Turun Signifikan

Sebaliknya, Musa'ad mengatakan banyak capaian yang telah berhasil diraih oleh Provinsi Papua selama 16 tahun melaksanakan otsus. Diantaranya, menurunnya tingkat kemiskinan dari 54 persen pada tahun 1999 menjadi 27 persen pada tahun 2017.

"Perbandingan-perbandingan itu tidak memberikan dorongan spirit kepada kami untuk membangun Papua. Tolong dilihat perkembangan dan pertumbuhannya. Bukan melihat angka komulatifnya," tukas Musa'ad. 


(CIT)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

1 week Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA