Pengamat: Polisi Akan Selalu Jadi Target Utama Aksi Teror

   •    Selasa, 14 Nov 2017 12:21 WIB
terorismepolisiradikalisme
Pengamat: Polisi Akan Selalu Jadi Target Utama Aksi Teror
Kondisi Mapolres Dharmasraya, Sumatera Barat, usai penyerangan. (Foto: Metro TV/Eko)

Jakarta: Kapolri Jenderal Tito Karnavian sempat menyebut salah satu terduga teroris yang membakar Mapolres Dharmasraya, diduga mendapatkan doktrin radikal saat merantau ke Sumedang, Jawa Barat. Pelaku teror yang berinisial ES itu kemudian menikah dan diduga berbaiat ke ISIS.

Pengamat Terorisme Ridwan Habib mengatakan indoktrinasi seseorang untuk ikut dalam jaringan kelompok teroris bisa dengan berbagai cara, pernikahan lah salah satunya. Ia menduga ES mengikuti ideologi radikal dengan cara dinikahkan dengan seseorang yang berasal dari kelompok itu sendiri.

"Saya kira istrinya kan masih hidup, bisa diinterogasi. Dari situ bisa dilihat teori konspirasi, teori rekayasa, bisa terpatahkan karena selalu berbasis pada fakta yang ditemukan di lapangan," katanya, dalam Prime Talk, Senin 13 November 2017.

Ridwan mengatakan harus diingat bahwa jaringan kelompok radikal tidak akan habis hanya karena kehilangan beberapa anggotanya yang tewas dalam serangan. Akan ada kaderisasi dan regenerasi baru yang bisa kapan saja menjadi eksekutor selanjutnya.

Pun dengan keberadaan polisi. Selama ini ISIS maupun kelompok radikal lain masih menempatkan polisi sebagai musuh utama yang harus ditumpas. Karenanya segala serangan yang ditujukan kepada kepolisian akan terus dilakukan.

"Selama ISIS masih eksis, masih bisa beroperasi di Indonesia bahkan dari dalam penjara, polisi akan jadi target utama mereka karena dianggap perintang utama. Saya kira Kapolri juga Kompolnas harus bisa mengawasi itu," katanya.

Serangan di Mapolres Dharmasraya, Sumatera Barat, menjadi peringatan bahwa kini aksi teror tidak hanya ditujukan bagi aparat kepolisian yang berada di kota-kota besar. Di sinilah menurut Ridwan peran Polsek dan Binmas diperlukan.

"Untuk mengantisipasi kelompol atau orang-orang yang mempunyai keanehan. Harus ada mekanisme pengawasan terutama bagi warga baru untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat luas," jelasnya.




(MEL)