Semua Pihak Diminta Ikut Lindungi ABK Indonesia

   •    Selasa, 24 Jan 2017 12:48 WIB
kelautan
Semua Pihak Diminta Ikut Lindungi ABK Indonesia
Susi Pudjiastuti. Antara Foto/Joko Susilo

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan semua pihak berupaya melindungi anak buah kapal (ABK) Indonesia. Ia memperkirakan masih banyak ABK yang diperlakukan tak manusiawi di berbagai lautan internasional.

"Indonesia pemasok terbesar dalam dunia tenaga kerja ABK," kata Menteri Susi di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Selasa (24/1/2017).

Menurut dia, saat ini diperkirakan ratusan ribu warga negara Indonesia yang bekerja di kapal asing, rata-rata berada dalam kondisi kesejahteraan yang minim dan tidak memadai.

Menteri Susi mencontohkan, ketika kunjungan Wakil Presiden ke Hawaii, Amerika Serikat, ditemukan ABK Indonesia bekerja di kapal asing, namun tidak bisa ke darat ketika kapal berlabuh. Sebab, ABK tersebut dinilai tidak memiliki dokumen resmi.

Kalau tidak memiliki dokumen resmi, lanjut Susi, bisa dipastikan tidak memiliki proteksi terhadap kondisi mereka.

Dalam investigasi KKP juga ditemukan ABK Indonesia di lautan sekitar Iran bekerja dengan jam kerja tidak manusiawi, tanpa mendapatkan jatah makanan dan minuman memadai.

Hari ini, diluncurkan laporan penelitian berdasarkan pengalaman langsung dari para saksi mata yang menjadi korban perdagangan orang di kapal. Penelitian ini hasil kerja sama IOM Indonesia dan Satgas 115-KKP, dibantu Universitas Indonesia dan Coventry University.

Penelitian IOM itu meliputi penipuan yang sistematis dan terstruktur dalam praktek rekrutmen dan eksploitasi ABK dari berbagai negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk berbagai pernyataan saksi mata mengenai kekerasan dan pembunuhan di laut, serta membuang jasad secara ilegal.

Kemudian, kasus eksploitasi tenaga kerja seperti memaksa ABK untuk bekerja lebih dari 20 jam per hari, berbagai tindakan melawan hukum, antara lain mematikan transmitter kapal, menggunakan peralatan yang dilarang dan membahayakan, transshipment ilegal, pemalsuan dokumen, dan logbook.

Belum lagi soal tumpang tindih regulasi yang mengakibatkan ketidakjelasan tanggung jawab institusi pemerintah terkait pengawasan rekrutmen tenaga kerja, kondisi kerja, perusahaan perikanan, agensi perekrutan, dan kapal.

Pada Maret 2015, IOM mengidentifikasi dan memberikan bantuan kepada ribuan ABK asing korban perdagangan orang. Ribuan ABK asing tersebut dibebaskan dari kondisi perbudakan di kapal yang sedang berlabuh di pelabuhan Indonesia.

Penelitian terhadap hasil wawancara lebih dari 1.100 korban perdagangan orang menunjukkan pelanggaran HAM yang sistematis dan masif serta adanya tindak kriminalitas mulai dari pemalsuan dokumen hingga pembunuhan.  (Antara)


(TRK)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

1 week Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA