Kebakaran Hutan Lebih Merugikan Dibanding Tsunami

Candra Yuri Nuralam    •    Kamis, 21 Feb 2019 14:18 WIB
kebakaran hutan
Kebakaran Hutan Lebih Merugikan Dibanding Tsunami
Kepala BNPB, Letjen Doni Monardo--Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

Jakarta: Data yang diterima Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan kerugian kebakaran lahan gambut dua kali lebih besar dibanding tsunami. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) lebih sering terjadi ketimbang tsunami.

"Dari data yang diperoleh tahun 2015, kerugian karhutla itu mencapai 16,1 miliar us dollar atau sama dengan 221 triliun, kita bandingkan dengan data yang dikeluarkan KLHK, kerugian tsunami Aceh itu hanya USD7 miliar, artinya kebakaran hutan itu luar biasa kerugiannya," kata Kepala BNPB, Letjen Doni Monardo, di gedung Graha BNPB, Rawamangun, Jakarta Timur, Kamis, 21 Februari 2019.

Doni mengatakan kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia rata-rata dilakukan manusia. Hutan sengaja dibakar untuk perluasan lahan dengan cepat dan sudah menjadi tradisi di beberapa daerah.

"Oleh karenanya kita harus cari jalan keluar terbaik bagaimana masyarakat punya kebiasaan membakar bisa sadar," ujar Doni.

Tradisi pembakaran hutan yang salah ini diartikan perusahaan sebagai langkah cepat perluasan lahan. Padahal, kata Doni, kebakaran hutan tidak hanya merusak alam, namun asap yang ditimbulkan berbahaya untuk masyarakat dalam ruang lingkup yang lebih jauh.

Baca: Eksekusi Perusahaan Perusak Hutan Menunggu Salinan Putusan Pengadilan

Untuk itu Doni meminta masyarakat lebih peka dengan kesadaran membakar hutan. Pendekatan ke perusahaan pembakar dan tokoh masyarakat pun diperlukan guna memberikan edukasi bahaya kebakaran hutan.

"Para pengguna usaha untuk meninggalkan kebiasaan agar hal ini tidak terjadi. Perlu pendekaran menyeluruh," tutur Doni.

Lebih lanjut Doni juga menginginkan tindakan hukum yang setimpal kepada perusahaan bandel yang sering membakar hutan. Itu, kata dia, sangat penting untuk memberikan efek jera.

"Mereka yang mungkin membiayai pembakar harus diberikan sanksi yang tegas. Hanya dengan sanksi tegas dengan hukuman yang berlaku baru akan timbul efek jera, kalau tidak setiap tahun akan terulang kembali," kata Doni.


(YDH)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

1 month Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA