Buku NU "Radikal" Ada Sebelum Muhadjir Jadi Mendikbud

Daviq Umar Al Faruq    •    Jumat, 08 Feb 2019 10:36 WIB
Buku Pelajaran
Buku NU
Mendikbud, Muhadjir Effendy, Medcom.id/Daviq Umar Al Faruq.

Malang: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy menegaskan, bahwa buku pelajaran tematik terpadu kurikulum 2013 tema 7 untuk kelas V Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) berjudul “Peristiwa dalam Kehidupan” telah ada jauh sebelum dirinya menjabat sebagai menteri.

"Jadi buku itu diterbitkan atau diproduksi berdasarkan Peraturan Menteri nomor 57 tahun 2014 sebagai bentuk implementasi dari kurikulum 2013. Kemudian direvisi dengan Peraturan Mendikbud nomor 34 tahun 2016. Jadi sebelum saya menjadi menteri," katanya di UMM (Universitas Muhammadiyah Malang), Kamis 7 Februari 2019.

Muhadjir mengaku, selama menjadi menteri, dirinya belum pernah merevisi buku. Hanya saja pihaknya pernah menambah mata pelajaran informatika sesuai dengan Peraturan Mendiknud nomor 24 tahun 2018 pada Desember 2018 kemarin.

"Itu saja, jadi saya belum pernah melakukan revisi. Artinya buku itu sebelum saya sudah ada," ujarnya.

Untuk diketahui, buku pelajaran tematik terpadu kurikulum 2013 tema 7 berjudul Peristiwa dalam Kehidupan memuat kalimat bahwa dalam sejarah perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah Hindia Belanda ada satu masa yang disebut Masa Awal Radikal.  Di masa ini disebut, masa radikal karena pergerakan organisasi masyarakat (ormas) pada masa itu bersifat keras terhadap pemerintah Hindia Belanda. 

Baca: Kemendikbud Siap Tarik Buku yang Sebut NU "Radikal"

NU (Nahdlatul Ulama) adalah salah satu ormas yang bersifat radikal dalam berjuang melawan Hindia Belanda. Kemudian konteksnya kata-kata radikal di dalam buku itu adalah sejarah tentang perjuangan kemerdekaan nasional tahun 20-an berdiri organisasi-organisasi. Kemudian oleh tim penulis itu dicirikan dengan memiliki watak yaitu nonkooperatif, tidak mau berkompromi dengan pemerintah kolonial.

"Nanti itulah yang kemudian dikategorikan sebagai organisasi radikal. Jadi sebetulnya kata radikal itu dalam konteks melawan penjajah kolonial," imbuhnya.

Mantan Rektor UMM ini menambahkan ketika buku itu disusun, kata radikal masih belum menjadi kata pejoratif. Namun saat ini kata radikal menjadi kata sensitif. 

Muhadjir menambahkan, jika menurut ilmu bahasa, radikal dalam konteks itu bermakna amelioratif atau punya rasa baik.  Namun sekarang menjadi negatif, sehingga jika diajarkan kepada anak-anak dapat menimbulkan kesalahpahaman bahkan konteks radikal bisa sebaliknya.

"Karena itu saya mengapresiasi ada guru yang kritis menyampaikan kepada saya langsung tentang itu. Karena mereka tahu persis bagaimana suanana di lapangan kan. Karena itu saya respons, saya undang mereka yang terkait," tambahnya.

Pria kelahiran Madiun ini menjelaskan, sudah ada kesepakatan dengan Kemendikbud untuk merevisi buku tersebut secepatnya. Hard copy buku tersebut pun dalam waktu dekat bakal ditarik dari sekolah-sekolah.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) segera menarik peredaran buku pelajaran tematik terpadu kurikulum 2013 tema 7 untuk kelas V Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) berjudul “Peristiwa dalam Kehidupan”.  Di dalam buku itu tertulis NU merupakan salah satu organisasi yang radikal terhadap Pemerintah Belanda di zaman perjuangan sekitar tahun 1920-1927.

Makna radikal tersebut, menurut Masduki Baidlowi, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kurang tepat dan dapat menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Baidlowi mengungkapkan, bahwa tujuan pertemuan NU dengan Kemendikbud adalah untuk melakukan klarifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berlarut tersebut di masyarakat.

"Kemudian bagaimana agar buku itu segera ditarik, baik e-book maupun cetak, dan segera direvisi. Kami dari PBNU siap apabila diundang untuk urun rembug dalam penulisan revisinya," kata Baidlowi, usai pertemuan dengan Mendikbud, Muhadjir Effendy beserta jajarannya di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Kamis, 7 Februari 2019.
(CEU)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

3 weeks Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA