Komite III Ajukan Revisi UU Guru dan Dosen

Anggi Tondi Martaon    •    Selasa, 17 Apr 2018 12:00 WIB
berita dpd
Komite III Ajukan Revisi UU Guru dan Dosen
Wakil Ketua Komite III DPD RI Abdul Azis (Foto:Dok.DPD)

Jakarta: Komite III DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Palembang. Kunjungan tersebut dilakukan untuk menampung aspirasi berbagai pihak untuk mengajukan revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 

Wakil Ketua Komite III Abdul Azis mengatakan, alasan Komite III DPD RI mengajukan revisi karena UU Guru dan Dosen butuh pembaruan setelah 13 tahun diterapkan. Diharapkan, wacana yang dibuat oleh Komite pendidikan DPD RI ini bisa mengoptimalkan peran guru dan dosen dalam menciptakan kesejahteraan tenaga pendidik dan kemajuan pendidikan di Indonesia.

"Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen telah berumur lebih dari satu dasawarsa. Selama lebih dari 10 tahun tersebut berbagai dinamika dari pelaksanaan undang-undang yang mengatur tentang profesi guru dan dosen ini terus mengalami perkembangan,” kata Abdul dalam keterangan tertulis, Selasa, 17 April 2018.

Pada pertemuan yang dihadiri oleh SKPD Provinsi Sumatera Selatan, Kopertis Wilayah II, Kopertais Wilayah VII, Organisasi Guru dan Dosen se-Provinsi Sumatera Selatan, Tokoh Masyarakat, LSM, Perwakilan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta Provinsi Sumetera Selatan, rombongan Komite III menampung aspirasi dari stakeholder akan perkembangan dunia pendidikan, khususnya tenaga pendidik.

“Saat ini Komite III DPD RI menginisiasi penyusunan Rancangan Undang-Undang Perubahan tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Selatan ini bertujuan untuk menggali lebih dalam persoalan kekinian terkait profesi guru dan dosen," ucapnya.

Abdul menyebutkan, dalam pertemuan yang dilakukan di Komplek perkantoran Gubernur Sumatera Selatan itu, stakeholder menyampaikan banyak masukan kepada Komite III. Di antaranya, penggunaan teknologi informasi dalam proses pembelajaran, pengaturan soal pengangkatan guru honorer, dan pola distribusi guru khususnya di wilayah terpencil.

"Serta peningkatan remunerasi guru dan dosen serta berbagai hal lainnya,” kata Senator dari Sumatera Selatan tersebut.

Dalam kunjungan kerja ini, turut hadir senator dari Sumbar Nofi Candra, senator dari Lampung Syarif, senator dari Babel Bahari buasan , senator dari Jateng Gkr Ayu Koes Indriyah, senator dari NTB Lalu Suhaimi Ismy, senator dari NTT Syafrudin Atas oge, senator dari Sulut Stefanus senator dari Maluku Novita Anakotta, senator dari Papua Carles Simaremare, dan senator dari Papua Barat Mervin I.S Komber.


(ROS)