Bali Declaration Diapresiasi di COP24

Dheri Agriesta    •    Kamis, 13 Dec 2018 01:45 WIB
perubahan iklim
Bali Declaration Diapresiasi di COP24
Suasana High Level Dialog on The Integrative Glogal Agenda to Protect The Marine Environment From Land-Based Activities. Foto: Istimewa

Katowice: Bali Declaration yang berisi kesepakatan antar negara perlindungan lingkungan laut dari aktivitas-aktivitas berbasis lahan mendapat apresiasi dalam High Level Dialog on The Integrative Glogal Agenda to Protect The Marine Environment From Land-Based Activities di Paviliun Indonesia pada COP 24 UNFCCC di Katowice, Polandia. 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan Bali Declaration berguna bagi negara anggota untuk memecahkan masalah pencemaran laut. Terutama pencemaran laut berbasis daratan. 

“Kesepakatan-kesepakatan hasil pertemuan IGR-4 atau Bali Declaration ini sangat strategis, mengingat semakin meningkatnya kompleksitas tekanan terhadap lingkungan laut yang bersumber dari kegiatan di daratan, dan telah menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan laut, seperti meningkatnya nutrien, air limbah (waste water), dan sampah laut (marine litter)," kata Siti di Paviliun Indonesia, Katowice, Polandia, Rabu, 12 Desember 2018.

Bali Declaration berisi kesepakatan melanjutkan dua agenda utama IGR-GPA. Pertama peningkatan perlindungan ekosistem pesisir dan laut, khususnya akibat limbah, sampah laut, dan mikroplastik. 

Agenda kedua merupakan peningkatan kapasitas, pengetahuan, dan kolaborasi serta kemitraan seluruh pemangku kepentingan. Tak cuma internasional, tali juga di tingkat daerah untuk melindungi ekosistem pesisir dan laut dari kegiatan berbasis lahan dan polusi. 

UN Assistant Secretary-General,  Satya S. Tripadi mengapresiasi kinerja dan kepemimpinan Indonesia di bidang perlindungan lingkungan laut. Satya menilai Indonesia telah memulai awal yang baik menginisiasi penanganan sampah laut dan menghasilkan Bali Declaration. 

“Indonesia punya sumber daya, kemampuan dan kemauan. Pusat Peningkatan Kapasitas Regional di Indonesia bisa menjadi tempat bagi negara untuk saling berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam mengendalikan pencemaran laut,” katanya. 

Pembangunan Pusat Peningkatan Kapasitas Regional di Indonesia dinilai penting untk meningkatkan upaya penanggulangan pencemaran laut dari aktivitas daratan. Pasalnya, lingkungan laut yang terjaga memiliki peran penting bagi kesejahteraan masyarakat juga untuk mengendalikan perubahan iklim.

Setelah 23 tahun pelaksanaan GPA di tingkat global, regional, dan nasional, negara peserta akhirnya menyepakati hasil review pelaksanaan program aksi di tingkat global pada IGR-4 di Bali. 

Indonesia juga telah melakukan sejumlah aksi untuk menanggulangi pencemaran laut. Aksi ini terwujud dalam bentuk kebijakan dan tindakan di lapangan. 

Contohnya rencana aksi penanganan sampah dan gagasan pengurangan penggunaan kantong plastik. Berdasarkan hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi penerapan Uji Coba Kantong Plastik Berbayar yang dilaksanakan tanggal 21 Februari–31 Mei  2016, penurunan penggunaan kantong belanja plastik di retail mencapai 55 %. 

Baca: Indonesia Sampaikan Draf Kesimpulan Negosiasi COP 24

Menteri Lingkungan Hidup Jepang Yoshiaka Hirada sangat mendukung tindakan yang diambil negara Asia menanggulangi sampah laut. Jepang, kata dia, tak sungkan memberikan dukungan teknologi. 

"Jepang akan mendukung dari segi pengetahun dan teknologi penanganan sampah di laut”, ungkap Yoshiaki.

Dalam acara ini juga hadir Koordinator GPA-UN Environment, Habib El-Habr, Direktur Lingkungan Hidup dan iklim Kementerian Lingkungan dan Pertanian Georgia, Nino Tkhilava, pejabat KLHK serta puluhan peserta dari berbagai negara peserta COP 24.


(DMR)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

2 weeks Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA