Lulusan SMK Paling Banyak Menganggur

Antara    •    Senin, 05 Nov 2018 17:43 WIB
Pendidikan Vokasi
Lulusan SMK Paling Banyak Menganggur
Ribuan pencari kerja mengisi data saat mendatangi pameran Indonesia Career Expo 2018, MI/Ramdani.

Jakarta:  Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka menurut daerah sebesar 5,34% pada Agustus 2018, turun dibandingkan 2017 yakni sebesar 5,50% pada bulan yang sama.  Tingkat pengangguran tertinggi berdasarkan pendidikan, masih berasal dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka tertinggi menurut pendidikan, berasal dari jenjang pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK) sebesar 11,24 persen.  Tingkat pengangguran terendah sebesar 2,43 persen terdapat pada penduduk berpendidikan sekolah dasar (SD) ke bawah.

"Untuk SMK masih tertinggi," Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 5 November 2018.

Menurut Suhariyanto, pemerintah sebenarnya telah berupaya melakukan beberapa kebijakan untuk memperbaiki kurikulum SMK, namun belum mampu menekan pengangguran dari SMK.  "Perbaikan kurikulum SMK Salah satunya supaya lebih match dengan kebutuhan tenaga kerja yang ada. Ke depan diharapkan lebih baik," ujar Suhariyanto.

Tingkat pengangguran terbuka adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Pengangguran pada Agustus 2018 tercatat sebesar tujuh juta orang atau menurun 40 ribu orang dibandingkan Agustus 2017.

"Tingkat pengangguran turun 0,16%, tetapi masih ada perbedaan tinggi antara kota dan desa," kata Suhariyanto.

Baca: 2.700 SMK Jalin Kerja Sama dengan Industri

BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka di perkotaan pada Agustus 2018 sebesar 6,45% atau tercatat lebih tinggi dibandingkan di perdesaan 4,04%.  Dibandingkan dengan posisi Agustus 2017, tingkat pengangguran terbuka di perkotaan menurun 0,34% poin dan di perdesaan meningkat tipis 0,03% poin.

"Penyebab utamanya adalah adanya pengurangan tenaga kerja di sektor pertanian. Ini wajar, karena kalau terjadi transformasi ekonomi harusnya jumlah tenaga kerja di pertanian semakin lama semakin berkurang," kata Suhariyanto.


(CEU)