KLHK Luncurkan Gerakan Indonesia Bersih

Cindy    •    Kamis, 21 Feb 2019 11:36 WIB
sampah
KLHK Luncurkan Gerakan Indonesia Bersih
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Foto: MI/Irfan

Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas)  dan meluncuran Gerakan Indonesia Bersih. Semua sektor akan disinergikan untuk mengatasi masalah sampah.
 
"Kita ingin mensinergikan kebijakan sektor untuk pengelolaan sampah. Dari peningkatan sarana dan prasarana juga mendorong partisipasi publik," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar di Jakarta, Kamis, 21 Februari 2019.
 
Dia menjelaskan kebijakan 'Indonesia Bersih' bisa terwujud jika pemerintah pusat dan daerah berhasil mendorong perubahaan perilaku publik melalui gerakan masyarakat. Upaya yang dilakukan daerah seperti skema DID (dana insentif daerah) atau mekanisme DAK (dana alokasi khusus) untuk pengelolaan sampah.
 
"Langkah itu sudah mulai menunjukkan pengaruh terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah. Kebijakan pengurangan sampah atau circular economy (daur ulang sampah sebagai sumber daya)," jelas Siti.

Baca: KLHK: 10 Kota Terkotor Terkait Pengelolaan Lingkungan

Tidak hanya itu, peran dan tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah terus meningkat. Menurutnya, banyak produsen sudah mengikuti program pengurangan sampah dari kemasan produk yang dijualnya.
 
"Walau begitu, masih dirasa belum memadai dalam menghadapi persaingan global. Indonesia perlu upaya percepatan Indonesia Bersih yang sangat tinggi," ucap Siti.
 
Rakernas Gerakan Indonesia Bersih ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan dihadiri oleh seluruh gubernur, wali kota, bupati dan para kepala dinas lingkungan hidup di seluruh Indonesia. Program Gerakan Indonesia Bersih merupakan salah satu gerakan revolusi mental yang tercantum pada Intruksi Presiden RI Nomor 12 Tahun 2016.

Seperti diketahui, sebanyak 10 kota di Indonesia menyandang kota terkotor versi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Predikat itu diberikan pada kota-kota yang mendapat nilai paling rendah saat penilaian program Adipura periode 2017-2018.
 
10 kota tersebut ialah, untuk kategori kota metropolitan adalah Kota Medan, katergori kota besar Kota Bandar Lampung dan Kota Manado, untuk kategori kota sedang adalah Sorong, Kupang dan Palu, untuk kategori kota kecil adalah Waikabubak di Sumba Barat, Waisai di Raja Ampat, Ruteng di Manggarai, Kabupaten Buol di Sulawesi Tengah, Bajawa di Kabupaten Ngada.
 



(FZN)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

1 month Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA