Walhi Yakin Jokowi Mampu Menuntaskan Konflik Agraria

Ilham Pratama Putra    •    Kamis, 21 Feb 2019 13:43 WIB
konflik agraria
Walhi Yakin Jokowi Mampu Menuntaskan Konflik Agraria
Manajer Kajian Kebijakan Eksekutif Nasional Walhi, Boy Evan Sembiring. (Foto: Medcom.id/Ilham Pratama)

Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) tengah menyorot konflik agraria di Muaro Jambi. Walhi menaruh harapan pada Jokowi untuk selesaikan konflik tersebut.

"Sebenernya gampang dia (Jokowi) menyelesaikannya. Saya yakin dia bisa," kata Manajer Kajian Kebijakan Eksekutif Nasional Walhi, Boy Evan Sembiring di Kantor Walhi, Jakarta Selatan, Kamis 21 Februari 2019. 

Boy mengatakan Walhi akan terus melakukan gerakan agar pemerintah lebih memperhatikan konflik agraria. Selain aksi, Walhi juga mencoba melayangkan surat pada pemerintah.

"Yang pasti kampanye jalan terus. Mungkin kita juga akan bersurat secara resmi," kata dia.

Baca juga: Proyek Infrastruktur Disebut Picu Konflik Agraria

Walhi mencatat sejak 2015 hingga 2018, setidaknya ada 505 konflik yang dilaporkan ke kantor staf presiden. Dominasinya berada di sektor perkebunan.

"Itu penyebabnya masa lalu atau pun yang sekarang masih terjadi. Tugas negara kan hadir untuk melindungi rakyatnya, menyelesaikan konflik," ungkapnya.

Teranyar konflik agraria terjadi di kabupaten Muaro Bungo, provinsi Jambi antara masyarakat dan PT Bukit Bintang Sawit (BBS). Konflik ini telah berjalan selama 12 tahun dan masyarakat terus mendesak PT BBS angkat kaki dari lahan mereka.

Setidaknya 495 kepala keluarga (KK) kehilangan tanahnya seluas 1.373,4 hektar di Muaro Jambi. Desa Seponjen, Dusun Pulao Tigo, Desa Sogo, dan Kelurahan Tanjung menjadi daerah terdampak penguasaan lahan PT. BBS. Penguasaan lahan dinilai ilegal sebab Hak Guna Usaha dimiliki PT. BBS berasal daripembakaran lahan yang di lakukan perusahaan sawit tersebut.


(MEL)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

1 month Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA