Komisi IX Desak Kepesertaan BPJS-KIS Ditambah

Anggi Tondi Martaon    •    Jumat, 29 Sep 2017 13:44 WIB
berita dpr
Komisi IX Desak Kepesertaan BPJS-KIS Ditambah
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Daulay (Foto:MI/Mohamad Irfan)

Metrotvnews.com, Jakarta: Beberapa waktu belakangan, pelayanan kesehatan di Indonesia menjadi perhatian utama masyarakat. Pasalnya, rumah sakit lebih mengutamakan orientasi uang ketimbang aspek kemanusiaan.

Belum lupa dari ingatan kisah Bayi Debora, kali ini terdapat kasus di mana seorang ibu tidak bisa membawa pulang anaknya dari rumah sakit karena tidak mampu melunasi biaya perawatan. Hal itu dialami oleh Iyet Rahmawati. Buah hatinya ditahan oleh pihak Rumah Sakit Nurhayati, Garut, Jawa Barat, karena tidak mampu melunasi biaya perawatan sebesar Rp2,5 juta.

Menyikapi kejadian itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Daulay pun mengaku prihatin. Menurutnya, kejadian ini sekali lagi membuktikan bahwa pelayanan medis yang dilakukan oleh rumah-rumah sakit masih banyak yang berorientasi bisnis daripada panggilan kemanusiaan.

"Saya khawatir, masih banyak kejadian yang sama di luar sana. Mungkin ketiga kasus ini yang sempat terpublikasi," kata Saleh dalam keterangan tertulis, Jumat 29 September 2017.

Politikus PAN itu mengungkapkan, komersialisasi yang diterapkan oleh pihak rumah sakit menjadi kendala serius yang dihadapi oleh pemerintah dalam membangun sistem Jaminan Kesehatan Nasional. Usaha pemerintah melalui penyaluran dana hingga puluhan triliun dana APBN menjadi sia-sia jika kejadian serupa kembali terulang.

"Anggaran sebesar itu tentu akan terasa sia-sia jika pelayanan kesehatan yang diberikan belum berkeadilan," ungkap dia.

Khusus kasus Iyet, Saleh melihat akar masalahnya terdapat pada sistem pendataan kepesertaan BPJS-KIS yang tidak benar. Akibatnya, keluarga tidak mampu tidak terdaftar sebagai penerima bantuan. Padahal, kepesertaan BPJS-KIS saat ini sudah mencapai 92,4 juta orang.

"Kalau betul soal pendataan, maka yang bertanggung jawab adalah Kementerian Sosial. Sebab, Kementerian Sosial diamanatkan untuk mendata dan melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan di Indonesia. Hasil pendataan itulah kemudian yang dipakai oleh Kemenkes dan BPJS Kesehatan untuk melaksanakan program JKN," terang Saleh.

Saleh pun meminta pemerintah segera melakukan langkah-langkah antisipasi. Kementerian kesehatan perlu mengambil tindakan diskresi untuk mengatasi persoalan pendataan ini.

Dengan begitu, kementerian kesehatan bersama BPJS kesehatan dapat memperbaiki data kepesertaan PBI secara langsung. Perbaikan itu selanjutnya akan dikoordinasikan dan dikonsolidasikan dengan kementerian sosial RI.

Selain itu, kejadian ini juga sekaligus membuktikan bahwa perluasan kepesertaan BPJS-KIS sangat mendesak. Komisi IX DPR RI pun mendesak agar kepesertaan BPJS-KIS ditambah sebagaimana yang ditargetkan pemerintah tentu sangat beralasan.  

Jika tidak ada penambahan pada tahun 2018 nanti, kata Saleh, kejadian serupa akan kembali dihadapi oleh keluarga Iyet Rahmawati dan keluarga kurang mampu lainnya.

"Saya kira, Presiden telah menyimak peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan ini. Mudah-mudahan ada evaluasi yang segera dilakukan. Dengan begitu, masyarakat banyak yang bisa ditolong," kata dia.


(ROS)

ICW: Nama Hilang di Dakwaan Setnov Karena KPK Hati-hati

ICW: Nama Hilang di Dakwaan Setnov Karena KPK Hati-hati

2 hours Ago

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) berpendapat hilangnya sejumlah nama politisi yang seb…

BERITA LAINNYA