Komisi III Pertanyakan KPK Minta Bantuan Presiden Obati Novel

Renatha Swasty    •    Selasa, 18 Apr 2017 08:00 WIB
novel baswedan
Komisi III Pertanyakan KPK Minta Bantuan Presiden Obati Novel
Penyidik KPK Novel Baswedan. Foto: ANTARA/Reno Esnir.

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi III DPR RI mempertanyakan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi yang meminta bantuan Presiden Joko Widodo membiayai pengobatan penyidik mereka Novel Baswedan. KPK diharap tak mengemis ke Presiden.

"Saya enggak senang aja Ketua KPK mengirimkan surat ke Presiden agar perawatan dibiayai negara. Penyidik KPK enggak diasuransi? Memang seberapa besar? Apa dana KPK enggak cukup?," kata Ketua Komisi III Bambang Soesatyo di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin 17 April 2017.

Menanggapi itu, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menjelaskan kalau asuransi pimpinan KPK, penyidik, penyelidik maupun karyawan memiliki limit. Pada kasus Novel, limit itu sudah terpakai bahkan BPJS milik Novel juga sudah limit.

Lantaran itu, KPK berkirim surat melalui Kemenkeu dan Presiden juga Wapres untuk membantu pengobatan. Perawatan Novel di Singapura bakal berlangsung selama beberapa minggu ke depan.

Terburuknya, Novel harus melakukan pencakokan mata yang makan biaya sekali tindakan SGD30 ribu - SGD40 ribu atau Rp400 juta.

"Terus terang yang paling kami takutkan, KPK ada uang, tapi kalau dipakai untuk coverage hal lain jadi temuan BPK karena ini menyangkut akuntabilitas," beber Laode.

Maka itu pimpinan KPK menyurati Presiden dan Wakil Presiden melalui Kemenkeu. Jawaban itu rupanya belum dirasa puas oleh komisi.

"Kita dengarnya miris, kok terpaksa meminta-minta. Kepresidenan sama dengan DPR, MPR dengan MA juga tidak bebas dengan korupsi," tambah Bamsoet.

Lagi-lagi Laode menjelaskan, kalau surat permohonan itu bukan dalam kapasitas meminta pada pribadi presiden, wakil presiden, atau menteri keuangan tetapi perwakilan pemerintah yang ingin melihat proses penegakan hukum khususnya korupsi terus berjalan.

"Bahwa kami harus bertanggung jawab setiap sen budget di KPK," ujar Laode.

Mendapati itu, Bambang yang juga politikus Golkar menyebut seharusnya KPK tidak perlu langsung pada Presiden atau Wakil Presiden. KPK bisa memintanya langsung pada Menkeu dengan surat tembusan pada Komisi III.

Komisi kata dia pasti langsung memberikan persetujuan. Hal ini kata dia sudah pernah terjadi saat BNN meminta tambahan dana.

Hal senada disampaikan anggota Komisi III Masinton Pasaribu. Dia bilang Komisi III pasti bakal membantu kalau komisi menyampaikan kesulitan pada DPR.

Dia berharap ke depan KPK tidak lagi langsung meminta pada presiden. "Bagi kita ini penting kalau memang kekurangan biaya pimpinan Komisi iii ada dana kedaruratan dalam konteks kemanusiaan. Agar pimpinan KPK memahami, agar jangan mental mengiba. Jangan jadi tradisi," tegas Masinton.

Laode sekali lagi menegaskan kalau itu dilakukan lantaran biaya pengobatan Novel besar. Ide itu juga muncul lantaran dokter yang menangani Novel mengetahui latar belakang penyiraman air keras pada Novel dan merasa iba.

"Dia bilang saya operasi tapi anda tidak perlu bayar biayanya, saking kasihannya. Tapi saya bilang tidak, tetap akan dibayar. Pengobatan akan dibayar negara," tandas Laode.



(LDS)