Pemerintah Dapat Bubarkan HTI lewat Perppu

Achmad Zulfikar Fazli    •    Sabtu, 20 May 2017 19:07 WIB
pembubaran hti
Pemerintah Dapat Bubarkan HTI lewat Perppu
Margarito Kamis. Foto: Adam Dwi/MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah dinilai dapat membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Namun, ketentuan yang ada dalam UU Ormas harus dikesampingkan.

"Kalau pemerintah mau bikin Perppu itu bisa, lalu harus ada ketentuan-ketentuan yang mengesampingkan ketentuan yang ada di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013. Karena Undang-undang itu ketentuan prosedurnya panjang banget, alasan-alasannya panjang banget," kata pakar hukum tata negara Margarito Kamis di Kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu 20 Mei 2017.

Ia menilai, penerbitan Perppu konstitusional. Namun, hal itu harus kembali ke DPR, setuju atau tidak dengan Perppu tersebut. Menurut dia, sekarang menjadi tugas pemerintah menemukan alasan yang tepat buat membubarkan HTI. Jika alasan itu ditemukan, bisa menjadi dasar Presiden membentuk Perppu.

Alasan yang digunakan Presiden, kata dia, bisa diambil dari temuan Polri. Terlebih, Polri tengah mencari fakta-fakta kegiatan HTI yang dianggap anti Pancasila. "Kalau diyakini fakta-faktanya (dari Polri) cukup beralasan ambil saja," ucap dia.

Namun, ia memandang sejauh ini pemerintah belum dapat membuktikan alasan yang tepat buat membubarkan HTI. Sehingga, pemerintah belum berani menerbitkan Perppu.

Sebelumnya, pemerintah mengklaim memiliki bukti kuat membawa kasus pembubaran HTI ke pengadilan. Namun, pemerintah tak ingin membeberkan bukti tersebut.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengumpulkan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Jaksa Agung M Prasetyo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu 10 Mei 2017. Rapat berlangsung sekitar tiga jam.

Menteri yang keluar pun tak banyak bicara. Tjahjo Kumolo hanya menjawab bahwa pemerintah tak bisa membeberkan bukti yang dimiliki. "Loh, rahasia dong, untuk berkas," kata Tjahjo sambil menaiki mobil.

Tjahjo menegaskan, bukti yang dimiliki pemerintah akan dibawa ke pengadilan. Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan, dokumen yang dibutuhkan pengadilan sudah beres.


(Des)