FOKUS

Merayakan Adiwarna Bangsa

Sobih AW Adnan    •    Selasa, 28 Nov 2017 19:06 WIB
metro tvtoleransi beragama
Merayakan Adiwarna Bangsa
ILUSTRASI: Seorang warga menonton salah satu tayangan Metro TV/MI/PANCA SYURKANI

Jakarta: Jika "bineka" berarti beraneka ragam, maka "adi", bermakna utama. Keduanya, sama-sama berasal dari bahasa Sanskerta.

Bhinneka tunggal ika, jargon harmonisasi keberagaman Indonesia itu tak bisa digerakkan dengan sendirinya. Butuh seberkas keutamaan dan nilai tambah, berupa pemakluman bahwa banyaknya identitas yang ada di tengah masyarakat saat ini adalah kekayaan dan anugerah.

Konsekuensinya, perbedaan dan keberagaman tak perlu dipertentangkan, apalagi dimanfaatkan sebagai jalan meloloskan hasrat dan egoisme masing-masing orang.

Sementara makna keutamaan yang terentri dalam salah satu induk bahasa Indonesia tadi, diserap menjadi sebuah kata dengan bentuk terikat. Artinya, kata "Adi-" tak bisa berdiri sendiri. Sebab, barangkali, sebabak keutamaan dan keunggulan tak lazim terbangun tanpa adanya kerja sama.

Penulisan "adidaya", "adipura", "adisiswa", misalnya, tak diperkenankan diberi jarak dalam aturan berbahasa Indonesia. Sebagai bentuk terikat, ia memiliki kewajiban interaksi, tanpa spasi.

Kedudukan lain dari kata "Adi-" ialah soal masa. Ia berperan pula semacam pelopor. Persis ketika filolog Belanda C. Hooykaas dalam The Old-Javanese Ramayana Kakawin (1955) menyebut epos Ramayana sebagai "Adikakawin", karya sastra kuno pertama sebelum populernya serangkaian prosa dan puisi tua di Jawa dan Bali.

Maka, tepat betul, apabila di usianya yang ke-17 tahun, Metro TV mengangkat tema "Adiwarna Bangsa". Stasiun televisi berita pertama ini memang memiliki seperangkat tanggung jawab seiring keberagaman masyarakat Indonesia yang kian menghadapi tantangan.

Sebagai media yang ingin dianggap dekat dengan masyarakat, Metro TV mesti terus menyiarkan kemafhuman realita bangsa Indonesia yang multikultural. Dan tak keliru, jika Metro TV menyulap beban tugas itu menjadi perayaan.

Ya, merayakan Indonesia yang adiwarna, paling tidak, meneguhkan jalan perjuangan yang tak sendirian, banyak dukungan juga teman.

Pers dan keberagaman

Tahun lalu, melalui hasil survei yang dirilis Wahid Foundation dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) bisa disimpulkan, Indonesia masih begitu rawan dengan ancaman radikalisme dan intoleransi.

Dua hal ini, tentu menjadi PR dan tantangan paling serius bagi masa depan demokrasi, Pancasila, dan kesatuan dalam keragaman masyarakat Indonesia.

Dalam survei itu disebut, 59,9% dari total 1.520 responden menyatakan memiliki kelompok yang dibenci. Kelompok yang yang dimaksud meliputi mereka yang berlatarbelakang agama nonmuslim, etnis Tionghoa, stigma komunis, dan sebagainya.

Tak hanya itu, dari jumlah persentasi itu, sebanyak 92,2% di dalamnya tak setuju bila anggota kelompok yang mereka benci menjadi pejabat publik dan menduduki posisi penting dalam susunan pemerintahan di Indonesia.

Malahan, 82,4% di antaranya mengaku tak rela jika anggota kelompok yang dibenci itu menjadi tetangga mereka.

Temuan lumayan positif ada dalam hal radikalisme. Sebesar 72% penganut agama menolak berbuat kasar dan melakukan penyerangan kepada pemeluk kepercayaan lain. Akan tetapi, yang cukup mengkhawatirkan adalah ada sebanyak 7,7% responden yang bersedia melakukan tindakan radikal, dan 0,4% di antaranya justru mengaku pernah melakukan tindakan radikal.

Wahid Foundation tidak sendiri. Bulan lalu, Alvara Research Center dan Yayasan Mata Air menelorkan hasil survei serupa dengan lebih spesifik. Dalam laporan yang diberi judul "Potensi radikalisme di kalangan profesional Indonesia" itu ditemukan sebesar 15,5% responden yang menyatakan ideologi agama tertentu lebih tepat diterapkan di Indonesia, ketimbang Pancasila.

Pun jajak pendapat yang dipublikasikan lembaga penelitian Singapura ISEAS-Yusof Ishak sebelumnya. Bahkan, oleh lembaga ini angka responden yang menyatakan seperti itu tergambar sebanyak 67%.

ISEAS, yang melakukan wawancara terhadap 1.620 responden di 34 provinsi itu menyimpulkan, konservatisme kelompok tertentu kian mengakar di Indonesia.

Lantas, di mana kekuatan dan peran media dalam merawat keberagaman?

Jawabannya, tak jauh seperti kala pers tengah berada pada masa-masa perjuangan kebebasan berpendapat. Pers, bahkan kerap mengorbankan dirinya dengan tak sedikit yang turut kena gebuk melalui istilah pemberedelan.

Perkaranya, problem kebebasan hari ini tidak terletak dalam kekangan penguasa. Formatnya berubah. Kelompok masyarakat tertentulah yang menjadi tantangan media-media untuk bisa berdiri di garis terdepan merawat keberagaman.

Era keterbukaan informasi dan teknologi digital yang terus berkembang, menjadikan simpang siur informasi dan pemberitaan lebih liar beredar. Khususnya, di media sosial.

Media arus utama, pada akhirnya harus berani istikamah menyuarakan pencerahan tentang kebinekaan Indonesia. Jangan pula insan pers turut terseret menyumbang satu dua kekeruhan dan tanpa sadar ikut mempromosikan sentimen sektarian.

Malahan, sebulan lalu Dewan Pers menyebut tak ada istilah mainstream dan media sosial, keduanya, sama-sama memiliki peluang menjadi alat penyebaran dua pengancam keberagaman, yakni radikalisasi, bahkan terorisme.

"Terutama media sosial yang menyasar publik yang sebagian besar belum bisa membedakan informasi dan berita," kata Anggota Dewan Pers Jimmy Silalahi sebagaimana dilansir Antara.

Belum lagi, jika hasil riset Yayasan Pantau yang dipublikasikan pada 2012 lalu dianggap masih relevan, yakni ketika ada temuan bahwa dari sampel 600 kalangan wartawan, ternyata 45,3% di antaranya memiliki potensi paradigma yang intoleran. Mengerikan.

Baca: [Editorial MI] Menyunggi Keberagaman

Tak sendirian

Metro TV, sejak kali pertama mengudara sudah meneguhkan dirinya sebagai penyuara persatuan dalam keberagaman. Memang tak begitu aneh, sebab kelangsungan masa depan demokrasi dan Pancasila bergantung pada wawasan kebangsaan yang toleran.

Cita-citanya, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang multikultural tetap terjaga. Sebab, para pendiri bangsa pun meyakini, di atas paham toleransi itu Bumi Pertiwi bisa terbangun.

Lagi pula, hal yang diyakini Metro TV mestinya menjadi kewajiban setiap lembaga penyiaran. Sebagaimana termaktub dalam tujuan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) yang diterbitkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang di antaranya berbunyi; lembaga penyiaran harus menjunjung tinggi dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan NKRI, serta menghormati prinsip-prinsip demokrasi.

Di sisi lain, ikhtiar merawat keberagaman memang tak harus melulu dibicarakan secara tegang. Usaha ini, bisa disajikan kepada khalayak melalui kemasan fakta yang menguatkan bahwa keberagaman itu sendiri adalah sebuah rahmat.

Termasuk gagasan Adiwarna Bangsa yang diusung Metro TV kala memasuki usia remaja ini. Menurut Presiden Direktur Metro TV Suryo Pratomo, slogan itu lebih didorong ke dalam tafsir tentang rasa syukur atas keberlimpahan "aset" yang dimiliki Indonesia.

"Ini artinya indah sekali, bagus sekali. Yang ingin kami angkat adalah bangsa ini beragam dan Indonesia ini indah sekali," kata Tommy di Jakarta, Selasa, 28 November 2017.

Pengakuan semacam ini, tentu dirasakan pula oleh banyak orang. Keberagaman memang perlu dirayakan. Selebihnya mesti dijaga, jangan malah keliru dijadikan penyulut perpecahan.

Selamat 17 tahun Metro TV, selamat merayakan keberagaman!




(SBH)

Politikus PKB Bantah Kenal Dirut Quadra Solution

Politikus PKB Bantah Kenal Dirut Quadra Solution

55 minutes Ago

KPK menetapkan Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo sebagai tersangka koru…

BERITA LAINNYA