Komnas HAM Minta Penyelidikan Kasus HAM Berat Ditindaklanjuti

Achmad Zulfikar Fazli    •    Jumat, 08 Jun 2018 14:03 WIB
pelanggaran hamkasus ham
Komnas HAM Minta Penyelidikan Kasus HAM Berat Ditindaklanjuti
Ilsutrasi. Foto: Medcom.id/Muhammad Rizal

Jakarta: Pengurus Komisi Nasional (Komnas) HAM menemui Presiden Jokowi. Mereka meminta Jokowi memerintahkan Jaksa Agung M. Prasetyo menindaklanjuti penyelidikan kasus HAM berat yang telah dilakukan Komnas HAM.
 
"Bagaimana penyelesaian pelanggaran HAM berat yang selama ini sudah diselidiki Komnas HAM, dan berkas penyelidikannya sudah disampaikan kepada Kejaksaan Agung," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 8 Juni 2018.
 
Damanik mengapresiasi langkah Presiden yang menerima keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu di Istana Merdeka. Menurut dia, itu bentuk perhatian pemerintah kepada mereka yang biasa menggelar aksi kamisan di Taman Pandang seberang Istana Merdeka.
 
Kendati demikian, Komnas HAM tak ingin hal itu membuat pengusutan kasus HAM berat terlupakan. Ia meminta Presiden memerintahkan Jaksa Agung M. Prasetyo untuk menindaklanjuti temuan Komnas HAM.
 
"Kita mintakan untuk segera menindaklanjuti hasil penyelidikan yang sudah dilakukan Komnas HAM. Nah setelah itu baru kemudian memutuskan langkah-langkah apa yang harus diambil oleh pihak Kejaksaan Agung," tutur dia.
 
Damanik menjelaskan, ada enam kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang menjadi perhatian khusus. Kasus tersebut yakni tragedi 1965-1966, peristiwa talangsari, penembakan misterius (petrus), peristiwa semanggi I dan II, serta penghilangan paksa para aktivis.

Baca: Komnas HAM Apresiasi Langkah Presiden Ungkap Pelanggaran HAM Berat

Sementara pada sekitar tahun 2000 ada kasus Wamen, Wasior dan jambu kepok di Aceh. Menurut dia, setiap kasus memiliki tipologi yang berbeda-beda. Ia meminta Presiden memerintahkan Jaksa Agung untuk memilih penyelesaian kasus ini berdasarkan tipologinya.
 
"Tapi tadi ada pembicaraan utk bisa mulai dari beberapa kasus yang setelah tahun 2000," ucap dia.
 
Dalam pertemuan dengan Presiden ini, Danamik mengaku mendapat respons positif. Presiden juga berjanji akan terus berkomunikasi dengan pegiat HAM untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
 
"Sangat positif. Bapak Presiden sangat mengapresiasi dan berharap terus bisa membangun komunikasi yang intensif dengan Komnas HAM, LPSK, dan lembaga terkait," pungkas dia.




(FZN)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

1 week Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA