Penegasan Mendagri soal Penggunaan Mobil Dinas oleh PNS

M Sholahadhin Azhar    •    Sabtu, 17 Jun 2017 09:02 WIB
pnsmobil dinas menteri
Penegasan Mendagri soal Penggunaan Mobil Dinas oleh PNS
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo hadir dalam rapat di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (14/6). Foto: MI/Susanto.

Metrotvnews.com, Jakarta: Penggunaan fasilitas negara seperti mobil dinas oleh Pegawai Negeri Sipil sering salah kaprah. Banyak abdi negara yang menggunakan mobil pinjaman itu untuk keperluan pribadi, padahal sudah dilarang pemerintah.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo memeperbolehkan penggunaan mobil dinas dipakai di luar keperluan pekerjaan, hanya ketika terdesak. Misalnya seperti menghampiri saudara PNS yang menjadi korban kecelakaan atau hal urgen lain.

"Kalau mobil dinas ya untuk dinas, kecuali untuk kecelakaan boleh-boleh saja," kata Tjahjo di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jumat malam 16 Juni 2017.

Sementara yang marak terjadi jelang lebaran seperti ini, PNS memakai mobil dinas untuk pulang kampung, keperluan keluarga yang jauh dari hal mendesak seperti kecelakaan. Bahkan pada hari Minggu sudah diatur bagi aparatur negara tak menggunakan kendaraan dinas.

Tjahjo mengakui memang aturan terkait penggunaan mobil dinas kurang tegas, hanya ada sanksi peringatan. Maksudnya sebagai pembelajaran mental PNS, karena mereka bukan anak kecil yang harus diancam. Tapi aturan itu tak efektif, karena masih banyak yang melanggar.

"Kita tegur toh, kan gak mungkin dipecat, kan gak bisa. Tapi kan pelan-pelan, ini Kemenpan juga bahwa ini meningkatkan disiplin," ungkap Tjahjo.

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat sebelumnya mengancam memotong tunjangan kinerja daerah (TKD) PNS yang nekat membawa mobil dinas untuk mudik. Masalah ini rentan terjadi jelang lebaran 2017.

"Oh gampang sekali, kita punya mekanismenya. kita potong TKD-nya kok susah," tegas Djarot.

Djarot mengatakan, DKI punya mekanisme pemotongan TKD dengan sejumlah pelanggaran. Penggunaan mobil dinas pun bisa dipantau karena hanya boleh digunakan untuk acara yang berhubungan dengan pekerjaan.

"Kita lihat atas nama siapa. Keterlaluan yah, TKD sudah cukup besar, mereka kalau mau mudik pakai mobil dinas apa enggak malu? Jangan ya," ujar Djarot.

Djarot mengajak warga turut mengawasi penggunaan mobil dinas oleh PNS DKI. Namun, Djarot tetap mengingatkan laporan warga harus didukung dengan bukti valid.


(DEN)