Sistem 144 SKS Dianggap Membebani Mahasiswa

Anggi Tondi Martaon    •    Selasa, 20 Jun 2017 13:13 WIB
berita dpr
Sistem 144 SKS Dianggap Membebani Mahasiswa
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih. Foto: Dok. DPR

Metrotvnews.com, Jakarta: Tim kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR dalam kunjungannya ke Provinsi Jawa Tengah menerima keluhan banyaknya Sistem Kredit Semester (SKS). Untuk menyelesaikan pendidikannya, mahasiswa harus memenuhi 144 SKS agar bisa menyelesaikan masa perkuliahan.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Fakih menilai, jumlah SKS tersebut terlalu berat dan akan menjadi beban yang menghambat kreativitas mahasiswa.
 
"Kita terlalu terbebani oleh sistem SKS. Dalam empat tahun harus menyelesaikan 144 SKS. Jika dibagi, berarti dalam sepekan mahasiswa harus belajar selama 54 jam. Padahal, di kampus luar negeri dalam sepekan hanya 36 jam," kata Fikri, dalam keterangan tertulis, Selasa, 20 Juni 2017.

Melihat hal tersebut, dia tak heran jika lulusan luar negeri lebih kreatif dan banyak melakukan penelitian. Sebab, mahasiswa di luar negeri memiliki waktu yang cukup untuk melakukan penelitian atau mengembangkan kreativitas.

"Berbeda dengan mahasiswa kita yang terlalu dibebani dengan 54 jam kerja dalam sepekan. Dosen juga dibebani banyak waktu mengajar sehingga waktu dosen untuk membuat penelitian berkurang. Kita akan mengevaluasi sistem ini dengan Menteri Ristek dan Dikti,” ujar politikus PKS ini.
 
Sedangkan anggota Tim Kunspek Mujib Rohmat menyoroti pemerintah yang tidak memiliki blue print jangka panjang untuk pendidikan. Setiap pergantian menteri, maka ada perubahan kebijakan yang akan diterapkan.

Politikus Golkar itu juga menyoroti pendirian kampus politeknik yang seharusnya didirikan sesuai dengan kebutuhan industri yang ada di sekitar kampus tersebut. Sehingga ketika lulus, mahasiswa dapat dengan mudah mendapatkan pekerjaan.

"Dan berperan membangun ekonomi di daerahnya," ucap legislator asal daerah pemilihan Jawa Tengah I itu.



(ROS)

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

Kuasa Hukum Novanto Sebut Dakwaan KPK Bermasalah

14 hours Ago

Pengacara terdakwa kasus korupsi KTP-el Setya Novanto, Maqdir Ismail menuding dakwaan milik KPK…

BERITA LAINNYA