Harus Ada Rekonsiliasi Terkait Reklamasi

Akmal Fauzi    •    Sabtu, 29 Apr 2017 10:31 WIB
reklamasi teluk jakarta
Harus Ada Rekonsiliasi Terkait Reklamasi
Ilustrasi. Foto: Antara/Andika Wahyu

Metrotvnews.com, Jakarta: Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno disarankan rekonsiliasi dalam memutuskan nasib proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Langkah tersebut dinilai paling tepat untuk menyelesaikan perdebatan.

Pengamat tata ruang kota Universitas Trisakti Yayat Supriatna menyarankan Anies-Sandi menemui pihak-pihak yang pro dan kontra proyek reklamasi. Cara seperti itu, menurut Yayat, pernah dilakukan Presiden Joko Widodo ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta.

"Presiden Jokowi mengajak bertemu dengan pihak yang pro dan kontra terkait dengan rencana pembangunan enam ruas tol dalam kota. Jadi Anies-Sandi tahu apa yang terbaik karena dapat mengakomodasi kepentingan yang pro dan kontra," kata Yayat, kemarin.

Jika Anies-Sandi menghentikan reklamasi, Yayat mengingatkan mereka akan menuai gugatan dari pengembang. Pengembang telah melakukan investasi besar setelah mendapatkan izin proyek dari Pemprov DKI.

Berdasarkan hasil kajian, pembangunan proyek reklamasi 17 pulau akan menyelesaikan sejumlah permasalahan di Jakarta, mulai keterbatasan lahan, banjir rob, hingga pengangguran.

Kepala Bappeda DKI Tuty Kusumawati menyebutkan pihaknya juga telah menghitung manfaat proyek reklamasi bagi penyerapan sumber daya manusia. Reklamasi akan mampu menyerap hingga 1,2 juta tenaga kerja.

Pakar teknologi lingkungan Firdaus Ali optimistis Anies-Sandi tetap melanjutkan reklamasi karena hal tersebut merupakan solusi mengatasi permasalahan Ibu Kota yang multidimensi.

"Ada ancaman banjir, problem kependudukan dan daya dukung lingkungan, masalah ketimpangan kualitas wilayah, termasuk kualitas Teluk Jakarta yang terus menurun, itu semua memerlukan solusi," kata  Firdaus.

Direktur Indonesia Water Institute ini menyatakan pergantian kepemimpinan di Ibu Kota tidak membuat realisasi reklamasi menjadi tertunda. Ia yakin Anies-Sandi melihat permasalahan itu dengan cermat dan bisa memiliki visi yang sama dengan pemerintah yang sedang mencari solusi tepat dan cepat untuk Ibu Kota yang terus berkembang pesat.

"Melihat latar belakang keduanya, saya cukup yakin pemimpin baru Jakarta akan melanjutkan reklamasi," tegas Firdaus Ali.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan senada menyatakan pada saatnya Anies-Sandi akan mengerti proyek reklamasi sangat penting dan tak perlu dihentikan.

"Saya kira setelah lihat datanya dari hasil penelitian, tentu akan datang dengan pikiran lebih jernih. Kita bicara untuk kepentingan nasional, kepentingan Jakarta. Karena penurunan daratan Kota Jakarta itu tiap tahun bisa 17,5 cm sampai 23 cm di beberapa tempat," ucap Luhut.

Banyak negara sukses

Secara terpisah, Ketua Indonesian Land Reclamation & Water Management Institute Sawarendro mengungkapkan reklamasi merupakan hal lazim diterapkan di berbagai negara untuk mengatasi masalah keterbatasan tata ruang.

"Banyak negara di dunia sukses melakukan reklamasi. Singapura, Dubai, Hong Kong, Jepang, Korea, dan Tiongkok bisa menjadi contoh," paparnya.

Sawarendro menyatakan teknologi saat ini sudah semakin canggih. Ekologi dan reklamasi bukan lagi hal yang terpisah. Dengan strategi perencanaan dan pengendalian yang tepat, reklamasi bisa membantu mendukung kondisi lingkungan yang lebih baik.

Karena itu, tambah Sawarendro, semakin banyak pengambil kebijakan di berbagai negara memanfaatkan reklamasi untuk membangun tanah air mereka.

"Selain memperluas wilayah, reklamasi dapat membuat lahan yang tidak produktif menjadi bermanfaat," kata Sawarendro.

Pemerintah juga telah satu suara dalam menggarap megaproyek National Capital Integrated Coastal Development Program (NCICD) yang sempat mangkrak. Megaproyek NCICD mencakup pembangunan tanggul sepanjang 20,1 kilometer di kawasan pesisir Ibu Kota guna menghalau bencana rob.

Pemerintah akan membentuk payung hukum berupa peraturan presiden yang ditargetkan selesai pada akhir 2018.

"Dalam jangka pendek kita akan bicara tentang darurat bencana di Jakarta. Semua kementerian sudah sepakat," kata Deputi III Bidang Infrastruktur Kemenko Bidang Kemaritiman Ridwan Djamaluddin. (Nic/J-2)

 


(UWA)