Indonesia Emas 2045

Mahfud: Perkuat Pendidikan Pancasila Dalam Rekrutmen Politik

Siti Yona Hukmana    •    Rabu, 07 Nov 2018 14:51 WIB
beasiswa osc
Mahfud: Perkuat Pendidikan Pancasila Dalam Rekrutmen Politik
Para Narasumber diskusi bertema Indonesia Emas 2045 di Universitas Al Azhar Indonesia, Medcom.id/Siti Yona Hukmana.

Jakarta: Anggota Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP), Mahfud MD berpesan kepada anak muda atau generasi milenial, untuk memperkuat pendidikan pancasila sebelum terjun ke dunia politik praktis.  Hal ini dilakukan agar saat mengemban amanah, moral tetap terjaga dan dijauhkan dari praktik dagang kebijakan.

Mahfud mengatakan,  ideologi pancasila sangat ampuh untuk menjaga moral agar terhindar dari praktik dagang kebijakan.  Salah satu indikator dagang kebijakan adalah maraknya praktik korupsi yang terjadi di negara ini.

"Jadi semua hulu kebijakan negara kalau rekrutmen politiknya jelek dan bahan yang muncul dari proses politiknya jelek, maka negara ini juga akan jelek," kata Mahfud dalam diskusi bertema Indonesia Emas 2045, di Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Jakarta, Rabu, 7 November 2018.

Menurut Mahfud, kesetiaan rakyat Indonesia terhadap negara bisa hilang karena kurangnya moral.   "Moral kalah dengan ketamakan pribadi," kata Mahfud.

Baca: Pancasila Modal Generasi Milenial Masuki Indonesia Emas

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mencontohkan, praktik dagang kebijakan sangat terlihat di dunia investasi di Indonesia.  Jika dibandingkan dengan negara tetangga, Malaysia, terjadinya praktik dagang kebijakan di Indonesia terlihat sangat mencolok.

"Kalau saudara pergi jalan, bisa melihat ada Petronas Shell di pinggir jalan. Saudara jangan pikir ketika ke Malaysia akan ada Pertamina di pinggir jalan," ungkap Mahfud. 

Hal ini terjadi karena pihak luar yang ingin berinvestasi di Indonesia syaratnya sangat ringan sekali, namun tidak sebaliknya.  "Ketika misal saudara mau investasi di Malaysia bikin pom bensin lima, satu pom harus bangun kilang yang produktif 10 tahun, di sini kan enggak," bebernya. 

Iklim berinvestasi di kedua negara sangat berbeda, padahal Indonesia maupun Malaysia sama-sama mengadopsi perjanjian internasional World Trade Organization (WTO) 1984. Di mana dalam isi perjanjian itu menggunakan asas kesamaan, di mana setiap lalu lintas perdagangan terbuka tanpa diskriminasi. 

Menurut Mahfud, sangat terlihat betapa Malaysia, menggunakan asas perlindungan kepentingan bangsa. Sementara Indonesia, kata dia, berpegang teguh hanya kepada perjanjian WTO apa adanya tanpa pembatasan. 

"Nah Indonesia tampaknya tidak pakai asas perlindungan kepentingan bangsa seperti Malaysia pakai. Sehingga orang Indonesia (investasi) ke sana susah, sementara orang Malaysia masuk ke sini mudah," terang Mahfud. 

Mahfud juga mengkritisi, selama ini Indonesia tunduk terhadap perjanjian internasional dalam menyusun kebijakan. Sedangkan Malaysia tidak demikian. 

"Mau dibilang bodoh juga enggak mungkin orang Indonesia. Dugaan yang paling rasional ya polusi. Kebijakan-kebijakan kita itu banyak dibeli. Mental kita yang bobrok, birokrasi kita itu menjual kebijakan-kebijakan itu," tandas dia.


(CEU)