Kasus Penolakan Masjid di Jayapura Domain Kemenag

Faisal Abdalla    •    Selasa, 20 Mar 2018 02:03 WIB
papuatoleransi beragama
Kasus Penolakan Masjid di Jayapura Domain Kemenag
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto - MTVN/Lukman Diah Sari

Jakarta: Polri menyerahkan kasus penolakan pembangunan menara masjid Al-Aqsa di Sentani, Jayapura, Papua kepada Kementerian Agama (Kemenag). Polri mengimbau permasalahan ini diselesaikan melalui dialog dan musyawarah. 

"Sekarang kasus itu domainnya Kemenag. Kita mengantisipasi saja," kata Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Setyo Wasisto, di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin, 19 Maret 2018. 

Setyo mengatakan saat ini Kemenag sudah turun tangan menangani kasus ini. Ia meminta semua pihak tak memperkeruh suasana dan mengikuti kebijakan yang akan diambil Kemenag.

"Saat ini sedang dibicarakan. Pak Menag sudah turun tangan, jangan sampai ada pihak-pihak yang memperkeruh suasana dan terjadi hal hal yang tidak diinginkan. Saya kira kita berdiri saja pada kebijakan pemerintah yaitu Kemenag," imbuh Setyo.

Baca: MUI Papua Minta Persoalan Pembangunan Masjid tak Dibesar-besarkan

Hal senada juga disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Mohammad Iqbal. Dia meminta semua pihak mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan kasus tersebut.

"Prinsipnya perbedaan-perbedaan itu diminimalisir dengan mengedepankan dialog melalui wadah-wadah yang sudah ada seperti Forum Kerukunan antar Umat Beragama (FKUB). Forum itu harus digunakan untuk dialog agar bisa menemukan solus ntuk tentunya meminimalisir potensi-potensi konflik," ujar Iqbal. 

Sebelumnya, Persekutuan Gereja-gereja Kabupaten Jayapura (PGGJ) mengedarkan surat yang berisi delapan tuntutan PGGJ. Salah satu poin yang ditekankan dalam tuntutan tersebut adalah penolakan terhadap pembangunan menara Masjid Al-Aqsa, Jayapura. 

PGGJ meminta pembangunan menara masjid Al-Aqsa tidak boleh melebihi tinggi bangunan gereja-gereja di Jayapura. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua menghormati surat tuntutan PGGJ sebagai suatu aspirasi. Namun ia tetap mengingatkan kepada semua pihak untuk saling menghormati antar pemeluk agama.


(JMS)