JK: Sensus Ekonomi tidak Menjurus Soal Pajak

Desi Angriani    •    Jumat, 27 May 2016 10:29 WIB
sensus
JK: Sensus Ekonomi tidak Menjurus Soal Pajak
Wakil Presiden Jusuf Kalla -- MI/Panca Syurkani

Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) mendatangi kediaman Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk melakukan pendataan sensus ekonomi 2016. Selama 45 menit, JK diberondong sejumlah pertanyaan terkait keluarga dan bisnis yang dijalaninya.

Selama jadi Wakil Presiden, JK mengaku meninggalkan bisnis keluarga dan fokus melaksanakan kewajiban sebagai pejabat negara. "Saya bukan pengusaha lagi. Di sini (kediaman Wapres), saya tinggal berdua tambah satu anak dengan suaminya dan satu cucu," tutur JK di kediaman Wapres, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Jumat (27/5/2016).

Program sensus ekonomi, lanjut JK, perlu didorong untuk mendapatkan data kemajuan ekonomi masyarakat Indonesia. Sehingga, pemerintah bisa tepat dalam menentukan kebijakan di masa mendatang.

"Tanpa data, kita tidak bisa membuat perencanaan yang betul dan juga evaluasi yang benar," ungkapnya.

(Baca: Data Sensus Ekonomi Mudahkan Pemerintah Salurkan Kredit)

JK meminta masyarakat tak khawatir bila didatangi pegawai BPS. Pasalnya, pendataan dilakukan bukan terkait pajak, tapi mengenai usaha keluarga.

"Tidak ada pertanyaan yang menjurus soal pajak, lebih pada fisiknya. Kemudian, nanti didaftar soal usaha itu agar lebih terjamin secara hukum," tegasnya.

(Baca: BPS: Data Sensus Ekonomi Bukan untuk Pajak)

Kepala BPS Suryamin mengatakan, sensus ekonomi tahun ini diadakan pada 1-31 Mei. Sensus ekonomi mencakup seluruh lapangan usaha, kecuali pertanian.

"Yang didata adalah seluruh usaha yang dilakukan di tempat tetap dan tidak tetap," kata Suryamin.


Petugas sensus ekonomi meminta data dari pemilik usaha bengkel motor di Tanah Tinggi, Tangerang, Banten -- ANT/Lucky R

Saat ini, terang Suryamin, pihaknya sedang mendata seluruh bentuk usaha di Indonesia. Tercatat ada 22,6 juta usaha dalam 10 tahun terakhir.

"Pada sensus ekonomi 2006, kita mempunyai 22,6 juta usaha atau perusahaan. Kita belum tahu sekarang, tapi melihat struktur ekonomi pasti akan berubah. Terlebihn sekarang era IT," tandasnya.


(NIN)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

2 weeks Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA