Komisi VIII Tak Ingin Anggaran Kemensos Dikurangi

Anggitondi Martaon    •    Rabu, 19 Oct 2016 11:02 WIB
berita dpr
Komisi VIII Tak Ingin Anggaran Kemensos Dikurangi
Ketua Komisi VIII Ali Taher (Foto:Antara/Hafidz Mubarak A)

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi VIII DPR RI belum menerima penyesuaian rancangan anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) dalam RAPBN 2017. Sebab, terjadi penurunan dari pagu awal Rp18.325.249.385.000 menjadi Rp17.525.288.529.000.

Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong mengatakan, penyesuaian anggaran tersebut belum mampu merespon keadaan masyarakat, terutama kalangan bawah. ‎

"Kurang mampu merespons masyarakat, terutama kebutuhan-kebutuhan sosial, terutama anggaran yang selama ini menjadi ikon Kemensos rumah tinggal layak huni betul-betul di-drop dari anggaran," kata Ali di Gedung Nusantara II Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (18/10/2016).

Politikus PAN itu mengungkapkan, pengurangan anggaran ‎tersebut merupakan cerminan yang tidak berpihak kepada rakyat kecil. Sehingga, Komisi VIII merekomendasikan Menteri Sosial segera koordinasi dengan Menteri Keuangan agar anggaran Kemensos RI Tahun 2017 dikembalikan ke pagu awal sebesar Rp18.325.249.385.000.‎

"Kami m‎erekomendasikan agar anggaran itu kembali seperti semula, jika perlu ditingkatkan," tegas dia.

Selain itu, ‎Ali menegaskan bahwa Komisi VIII akan membantu Kemensos memperjuangkan anggarannya. Sebab, ‎anggaran Kemensos dinilai sangat penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi menyejahterakan rakyat Indonesia.‎

"Kalau pembangunan infrastruktur, pembangunan lainnya mendapatkan prioritas utama, sementara ini akhir ujung konstitusi kita membangun masyarakat yang sejahtera dan bahagia belum terwujud," pungkas dia.

Sebelumnya, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menjelaskan anggaran Kemensos sebesar Rp17.525.288.529.000‎ dialokasikan untuk program:

‎1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar ‎Rp270.763.000.000,- (dua ratus tujuh puluh miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta rupiah)

2. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur sebesar Rp30.195.580.000,- (tiga puluh milar seratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

3. Pemberdayaan Sosial sebesar Rp1.963433.613.000,- (satu triliun sembilan ratus enam puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga belas ribu rupiah)

4. Rehabilitasi Sosial sebesar Rp932.070.067.000,- (sembilan ratus tiga puluh dua miliar tujuh puluh juta enam puluh tujuh ribu rupiah)

5. Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar Rp13.427.550.465.000,- (tiga belas triliun empat ratus dua puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh juta empat ratus enam puluh lima nbu rupiah)

6. Penanganan Fakir Miskin sebesar Rp565.712.784.000,- (lima ratus enam puluh lima miliar tujuh ratus dua belas juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

7. Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial
Sebesar Rp335.523,849.000,- (tiga ratus tiga puluh lima miliar lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).‎


(ROS)