PGRI Inginkan Aturan Khusus untuk Guru Honorer

Syarief Oebaidillah    •    Kamis, 06 Dec 2018 15:48 WIB
Guru Honorer
PGRI Inginkan Aturan Khusus untuk Guru Honorer
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Seskab Pramono Anung (kanan), Mendikbud Muhadjir Effendy (ketiga kanan) serta Mensesneg Pratikno (keempat kanan) menerima pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Istana Merdeka, ANT/Wahyu Putro.

Jakarta: Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi meminta pemerintah menerbitkan aturan khusus yang betul-betul berpihak pada nasib guru honorer.

Permintaan itu disampaikan Unifah bersama pengurus PGRI saat bertemu Jokowi di Istana Merdeka, Rabu, 5 Desember 2018.  Menurutnya, substansi pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih menyisakan sejumlah persoalan.

Menurutnya, payung hukum itu tidak adil bagi para guru honorer, khususnya yang sudah mengabdi puluhan tahun, sebab orang yang baru lulus kuliah dan belum menjadi guru honorer juga bisa mengikuti rekrutmen PPPK.

"Artinya, semuanya mulai fresh graduate dari umur 20 sampai 59 tahun dijadikan sama-sama dalam satu plot. Itu tentunya melukai rasa keadilan para guru yang sudah mengabdi puluhan tahun di situ," ujar Unifah seusai pertemuan.

Dia berharap ada peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi guna mengakomodasi keinginan para guru honorer yang sudah sekian lama mengabdi.

Aturan khusus itu diperlukan untuk memudahkan guru dan tenaga pendidikan honorer berubah status menjadi PPPK.  Mengenai tanggapan Jokowi soal masukan PGRI, Unifah mengatakan mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan mendiskusikan dengan kementerian terkait. "PGRI juga akan dilibatkan," imbuh Unifah.

Baca: Mendikbud: Masukan Guru Honorer akan Diperhatikan

Secara terpisah, penasihat hukum Forum Guru Honorer, Andi M Asrun, mengatakan PP No 49/2018 mengecewakan, karena tidak spesifik mengakomodasi guru tidak tetap dan tenaga pendidikan honorer. Pihaknya pun akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung.

Di sisi lain, Wakil Ketua TKN Koalisi Indonesia Kerja, Abdul Kadir Karding, menandaskan terbitnya PP No 49/2018 merupakan bukti bahwa Jokowi tidak pernah melupakan pegawai honorer. Menurutnya, kesejahteraan guru yang merupakan faktor terpenting di dalam membangun SDM tentu harus dijamin.

"Ini satu peraturan yang melegakan dan membahagiakan sekaligus juga yang ditunggu-tunggu para honorer, khususnya guru honorer yang selama ini menganggap Pak Jokowi diam. Ternyata Pak Jokowi diam dalam bekerja, (diam) tetapi tetap bekerja," pungkasnya.


(CEU)

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

Irvanto Kecewa Divonis 10 Tahun Penjara

4 days Ago

Vonis untuk Irvanto Hendra Pambudi dianggap lebih berat ketimbang vonis pelaku-pelaku utama&nbs…

BERITA LAINNYA