Daerah Dianggap tak Serius Lawan Korupsi

M Sholahadhin Azhar    •    Rabu, 04 Apr 2018 17:53 WIB
etnik sumutKorupsi APBD-P Malang
Daerah Dianggap tak Serius Lawan Korupsi
Mendagri Tjahjo Kumolo dalam seminar nasional di Semarang, Jawa Tengah. Foto: Antara/R Rekotomo.

Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berkeluh kesah tentang banyaknya pemerintah daerah yang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia sampai bosan terus berharap kasus korupsi berakhir.

"Saya selalu bilang mudah-mudahan ini yang terakhir. Tapi, yang terakhir terus (ada yang ditangkap lagi). Berarti kan tidak mau mengerti dan memahami area rawan korupsi," kata Tjahjo di kantornya, Rabu, 4 April 2018.

Ia berkali-kali mengingatkan semua pihak agar berhati-hati terhadap titik rentan rasuah. Namun, masih saja ada yang mengabaikan arahan itu. Kasus di Sumatera Utara (Sumut) dan Malang, Jawa Timur, harus jadi pelajaran soal bejatnya bancakan uang rakyat.

"Saya kira ini pengalaman Malang, Sumut, dan banyak kepala daerah kita termasuk SKPD (satuan kerja perangkat daerah). Ini harus jadi pelajaran," ujar Tjahjo.

Baca: Ketua DPRD Malang tak Penuhi Panggilan KPK

Untuk membumikan peringatan-peringatan ini, Kemendagri tengah berkeliling ke daerah bersama KPK. Menurut Tjahjo, program tersebut tengah berjalan di Sumatera Utara dan akan dilanjutkan ke daerah lain.

"Besok di Bangka Belitung dan saya akan hadir di Lampung dengan Ketua KPK (Agus Rahardjo) untuk mengingatkan kembali bahwa e-planning juga harus diterapkan (untuk mengatasi) masalah anggaran dan kebijakan daerah," sebut Tjahjo.

Dalam kunjungannya, politisi PDI Perjuangan ini akan mengingatkan pemda agar mengikuti aturan terkait perencanaan anggaran dan penggunaannya. "Pengadaan barang dan jasa, mekanisme tender, mekanisme penunjukan, apa pun harus sesuai aturan UU yang ada," kata dia.





(OGI)

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

KPK Periksa Eks Pejabat Kemendagri terkait KTP-el

1 month Ago

KPK memanggil Sekretaris Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Neg…

BERITA LAINNYA