Komisi VIII Ingin Semua Pihak Kawal Implementasi UU Disabilitas

Pelangi Karismakristi    •    Kamis, 20 Apr 2017 14:55 WIB
berita dpr
Komisi VIII Ingin Semua Pihak Kawal Implementasi UU Disabilitas
Sosialisasi Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Foto: Dok. DPR

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mujahid menilai pemerintah perlu membuat peraturan pemerintah sebagai langkah konkret awal perlindungan kaum difabel berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2016. Setelah Undang-Undang disahkan maka untuk aturan teknisnya di lapangan membutuhkan peraturan pemerintah.

"Yang perlu kita pertanyakan sekarang adalah pembentukan peraturan pemerintah. Ini mohon dikawal oleh semua, kami DPR juga mengawal, bagaimana tentang peraturan pemerintah," ujar Sodik saat seminar dalam rangkaian acara Disabilitas Expo di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 18 April 2017.

Satu tahun aturan ini dijadikan UU, lanjut Sodik, pelaksanaan di daerah masih banyak kendala, terutama dalam anggaran. Oleh sebab itu para pemerhati dan aktifis disabilitas perlu melakukan pengawalan dengan serius agar implementasi di daerah bisa maksimal.

"Daerah-daerah sejujurnya agak terbebani dengan undang-undang ini. Bahkan ada kepala daerah mengatakan, ini bisa bangkrut, kalau sepenuhnya mengemban amanah Undang-Undang Disabilitas ini. Karena mereka menganggap anggarannya tidak cukup," papar Sodik.

Selian itu dia juga menyampaikan, dalam perjalanan rapat dengan beberapa perusahaan, ada yang masih setengah hati dalam menampung penyandang disabilitas. "Memberdayakan teman-teman disabilitas dalam lingkup perusahaan mereka, ada yang siap ada yang belum siap, tapi pada umumnya setengah hati," ujar Sodik.

Lalu hal lain yang perlu diawasi adalah pembentukan komite nasional disabilitas, tidak hanya DPR tapi juga semua unsur masyarakat. Menurutnya tanpa ada komite nasional disabilitas, pengawasan belum maksimal. 

"Karena kalau mengandalkan pemerinmtah sangat lama. Kami mendorong kementerian sosial untuk terus mensosialisasikan undang-undang ini kepada pemerintah daerah dan juga kepada seluruh elemen masyarakat," tutup Sodik.

  


(ROS)

KPK Yakin Mampu Jawab Argumentasi Praperadilan Novanto

KPK Yakin Mampu Jawab Argumentasi Praperadilan Novanto

11 hours Ago

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memberikan jawaban atas gugatan praperadilan Setya Nov…

BERITA LAINNYA