PT TransJakarta Bentuk Tim Khusus untuk Atur Masalah Kepegawaian

Nur Azizah    •    Senin, 19 Jun 2017 11:43 WIB
transjakarta
PT TransJakarta Bentuk Tim Khusus untuk Atur Masalah Kepegawaian
Dirut Transjakarta Budi Kaliwono saat peluncuran tambahan bus TransJakarta - ANT/Sigid Kurniawan

Metrotvnews.com, Jakarta: PT TransJakarta membentuk tim khusus untuk mengatur masalah kepegawaiannya. Tim ini dibentuk atas inisiasi Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

Dirut PT TransJakarta Budi Kaliwono mengatakan, tim terdiri dari Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Perhubungan dan Transportasi, serta inspektorat DKI Jakarta. Selain itu, PT TransJakarta juga mengajak Biro Hukum masuk dalam tim tersebut.

"Disnaker untuk urus ketenagakerjaan. Dishub kita libatkan karena kan dulu TransJakarta di bawah Dishub. Inspektorat supaya apa yang kami putuskan tidak jadi beban TransJakarta semua," kata Budi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin, 19 Juni 2017.

Baca: Karyawan Mogok Kerja, Layanan TransJakarta Normal

Budi menuturkan, pihaknya akan mengajak Badan Pembina Badan Usaha Milik Daerah (BPBUMD). Budi mengklaim pihaknya telah melakukan pembenahan.

Ia yakin masalah kontrak pekerja TransJakarta akan segera selesai dengan adanya tim tersebut. Persoalan kontrak pegawai TransJakarta terjadi sudah sejak 2004 saat dibawah Dinas Perhubungan.

"Ini masalah dari kontrak, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), masalah tetap, masalah segala macam dari tahun 2004 akan segera selesai. Upaya pembenahan akan terus berlangsung," terangnya.

Baca: Dishub DKI Siapkan 1500 Personel Antisipasi Demo Karyawan TransJakarta

Budi mengaku ingin seluruh karyawan mendapatkan haknya secara adil. Dia berharap dengan adanya tim khusus seluruh pegawai mendapatkan penjelasan yang jelas. Karyawan PT TransJakarta menuntut pengangkatan status dari pekerja lepas menjadi karyawan.

"Kami hanya minta diterbitkan SK (Surat Keputusan) Pegawai. Jadi kalau perusahaan mau macam-macam dengan memecat kami," ujar Koordinator aksi karyawan, Budi Marcelo Lesiangi.

Budi mengatakan, tuntutan karyawan sejalan dengan Peraturan UU Nomor 13 Tahun 2003. Aturan ini menyebutkan karyawan bidang inti tidak dapat dijadikan pegawai kontrak menggunakan PKWT.

Ia dan ribuan karyawan yang berdemo kemarin adalah pekerja yang melayani langsung pengguna jasa transportasi TransJakarta. Sehingga mereka bisa langsung menjadi pegawai tetap.

"Dan kami merasa kalau sudah menjalani tiga bulan lebih PKWT itu berubah menjadi PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu)," tuturnya.

Namun, hingga kini SK pegawai belum dikeluarkan kendati kontrak kerja sudah berlangsung sejak 1 Juli 2016. Guna mengantisipasi pemecatan sepihak, karyawan pun menuntut bukti resmi sebagai karyawan. "Tuntutan kami cuma untuk disahkan jadi karyawan tetap. Manajemen harus mempertimbangkan status kami," ujarnya.


(YDH)