Kementerian PANRB Optimalkan Kelembagaan Penyelenggaraan Pelabuhan di Batam

Nur Azizah    •    Rabu, 15 Nov 2017 05:49 WIB
kemenpan-rb
Kementerian PANRB Optimalkan Kelembagaan Penyelenggaraan Pelabuhan di Batam
llustrasi (MI/Hendri Kremer).

Jakarta: Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menata kelembagaan penyelengaraan pelabuhan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam. Penataan itu guna mengoptimalkan pengoperasian BP Batam.

Penataan juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang merupakan tindak lanjut Pasal 88 UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Penataan lembaga ini meliputi Kementerian Perhubungan dan BP Batam.

“Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada stakeholder, kami telah melakukan penataan kelembagaan dalam penyelenggaraan pelabuhan di KPBPB Batam,“ ujar Menteri PANRB, Asman Abnur dalam keterangan tertulisnya, Jakarta Selatan, Selasa, 14 November 2017.

Asman menuturkan, penataan itu untuk mendukung kawasan perdagangan bebas di Batam. Hal tersebut sesuai dengan surat Menteri PANRB Nomor B/2237/M.PAN-RB/10/2010 tanggal 7 Oktober 2010.

Surat menyebutkan bahwa, kantor Pelabuhan Batam tetap menggunakan organisasi eksisting sampai dengan organisasinya ditata kembali berdasarkan Pasal 88 UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan UU Nomor 36/2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

“Maka untuk itu perlu dilakukan penataan kelembagaan penyelenggaraan Pelabuhan di KPBPB Batam,”  ujar dia.

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB, Rini Widyantini mengatakan, penataan kelembagaan penyelenggaraan pelabuhan di KPBPB Batam telah melalui beberapa kali rapat koordinasi di berbagai kementerian.

Dari rapat tersebut telah disepakati pembagian fungsi dalam penyelenggaraan pelabuhan di KPBPB Batam. Fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran oleh Kementerian Perhubungan, fungsi pengusahaan dilaksanakan oleh BP Batam, dan fungsi penyelenggara pelabuhan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kementerian Perhubungan dan BP Batam.

Selain itu, BP Batam dan Kementerian Perhubungan bekerja sama dalam hal pertukaran data dan informasi terkait keberangkatan dan kedatangan kapal dari dan menuju wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

 


(Des)