Pamen Polri Raih Doktor Ilmu Kepolisian Pertama

Ilham wibowo    •    Selasa, 12 Jun 2018 00:16 WIB
kepolisian
Pamen Polri Raih Doktor Ilmu Kepolisian Pertama
Perwira Menengah (Pamen) Polri, Komisaris Polisi Ahrie Sonta meraih gelar promosi pertama pada Program Pascasarjana Doktoral Ilmu Kepolisian. Foto: Medcom.id/ Ilham Wibowo.

Jakarta: Perwira Menengah (Pamen) Polri, Komisaris Polisi Ahrie Sonta meraih gelar promosi pertama pada Program Pascasarjana Doktoral Ilmu Kepolisian. Ia lulus dengan disertasi Model Penguatan Budaya Etika di Kepolisian Tingkat Resor: Suatu Pendekatan Habitus Pierre Bourdieu.

"Alhamdulillah, saya baru selesai selama tiga tahun ini sekolah mendapat beasiswa dari Polri, sekolah untuk S3. Saya ambil tentang filsafat budaya etika," kata Kompol Ahrie, di Jakarta Senin, 11 Juni 2018.

Disertasi yang dibuat yakni tentang pembangunan formula reformasi budaya (kultural) dalam organisasi kepolisian. Ia menyoroti isu khususnya di kepolisian tingkat resor sebagai unit kepolisian dasar yang berhadapan langsung dengan pelayanan masyarakat.

Perubahan budaya di tubuh Polri merupakan suatu keniscayaan sebagai bagian dari reformasi kepolisian pasca pemisahan kewenangan dengan militer. Hal itu sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 2 Tahun 1999.

"Reformasi Kepolisian itu sendiri secara lengkapnya mencakup reformasi struktural, instrumental, dan kultural. Sejauh ini, reformasi struktural dan instrumental dinilai telah berhasil," ujar lulusan Akpol 2002 ini.

Ia menilai upaya reformasi kultural masih belum berhasil diterapkan oleh Kepolisian Indonesia. Kondisi ini berbeda dengan reformasi birokrasi kepolisian yang telah berhasil dilakukan di negara-negara lain.

"Adapun negara-negara yang telah berhasil mengatasi masalah kultural ini misalnya Singapura, Hongkong dan kepolisian di New South Wales Australia," jelas Ahrie.

Dalam penelitiannya Ahrie menuangkan tiga model yang ditemukan di beberapa kepolisian tingkat resor yang dapat meningkatkan budaya etika. Model tersebut yakni penguatan etika publik, penguatan struktur pengawasan dan penguatan sosialisasi nilai.

"Saya membangun model penguatan budaya etika kepolisian dengan pendekatan habitus, kemudian membedah kultural dengan mempertemukan agen (individu) dan struktur. Banyak penelitian sebelumnya justru mempertentangkan agen dan struktur," ungkap Ahrie.

Menurut Ahrie, teori habitus ini berusaha melampaui pertentangan agen-struktur, kebebasan-determinisme, individu-masyarakat, dan seterusnya termasuk dalam konteks organisasi kepolisian.

"Melalui pembacaan konsep habitus ini pula dapat terlihat jalan tengah untuk menyatukan pemisahan struktur dan agen dalam menjelaskan tindakan manusia, atau disebut pendekatan strukturalisme-genetik," beber Ahrie.

Di samping itu, Ahrie mengatakan solusi yang didapatkan dari penelitian ini adalah program penghargaan yang bisa diselenggarakan oleh pemerintah, pihak swasta atau perusahaan, atau komunitas masyarakat, yakni sebagai simbol rasa terima kasih kepada lembaga kepolisian yang telah memberikan peranan yang penting di masyarakat.

"Hal ini membangun hubungan civil society antara kepolisian dan masyarakat secara lebih baik sehingga ada kontrol positif masyarakat terhadap potensi tindakan negatif yang dilakukan oleh oknum polisi," pungkas Ahrie.

Sementara itu, pengamat politik, Center for Strategic and International Studies (CSIS), J. Kristiadi menilai bahwa disertasi ini membuktikan Polri sangat terbuka dengan pemikiran-pemikiran yang konsekuensi dari substansinya adalah reformasi Polri.

"Inti dari keseluruhan disertasi Ahrie Sonta menghadirkan roh yang sangat diperlukan bagi para decision makers dalam mengambil putusan politik. Kajian empirik yang tidak hanya didasari kontemplasi filosofis yang amat mendalam, tetapi juga sekaligus memberikan resep dan solusi yang sangat operasional," ungkap Kristiadi.



(DEN)

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

KPK Setorkan Rp2,286 Miliar ke Kas Negara

1 week Ago

Uang berasal dari uang pengganti terpidana kasus korupsi proyek KTP-el Andi Agustinus alias And…

BERITA LAINNYA